Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Hentikan Rekrutmen Honorer Administrasi, APBD Harus Fokus untuk Rakyat

Berikut versi berita yang telah ditulis ulang dengan gaya jurnalistik yang lebih mengalir tanpa mengubah kutipan langsung dari narasumber:

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam melakukan perekrutan tenaga honorer, khususnya pada posisi administrasi. Menurutnya, pengangkatan honorer yang tidak sesuai kebutuhan dapat menimbulkan beban anggaran bagi daerah di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, melansir dari Pikiran-rakyat.com.

Ia menegaskan bahwa penambahan tenaga honorer administrasi berpotensi meningkatkan belanja pegawai yang pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah daerah, termasuk kepala daerah berikutnya.

"Karena nanti mereka menjadi beban, beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya nanti pengganti," katanya.

Tito juga menyoroti praktik pengangkatan tenaga honorer yang selama ini kerap terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, tidak sedikit tenaga honorer administrasi yang berasal dari tim sukses kepala daerah saat proses pemilihan.

Kondisi tersebut, kata dia, sering berujung pada tuntutan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berdampak pada semakin besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau tenaga administrasi kan mohon maaf dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer, setelah bertahun-tahun dia mereka minta diangkat menjadi PPPK, setelah itu beban APBD jadi berat," ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap dapat melakukan pengangkatan tenaga honorer apabila memang dibutuhkan untuk sektor pelayanan dasar yang memerlukan keahlian khusus, seperti tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.

"Tapi ada permintaan tadi kecuali yang skill yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya, boleh dibuat ya. Tapi sedapat mungkin jangan karena bisa menjadi beban belanja pegawai," tutur dia.

Lebih lanjut, Tito berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan penggunaan APBD untuk program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan harus menjadi fokus utama dibandingkan penambahan jumlah pegawai.

"Sedapat mungkin APBD yang ada itu sedapat mungkin sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat, bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan dibanding merekrut pegawai yang banyak gitu lho ya," kata dia.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran daerah sekaligus memastikan belanja publik lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.***