Alasan Biden Buka 'Pintu Gerbang' Perang Dunia 3

SuaraGarut.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden resmi mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh dari negaranya untuk menargetkan Rusia. Keputusan Biden diambil dua bulan sebelum posisinya digantikan Donald Trump.

Para pakar menyebut keputusan Biden, yang menandai pembalikan besar kebijakan Washington dalam perang Rusia-Ukraina. Menurut lawan-lawan AS, ini membuka pintu gerbang Perang Dunia 3 (PD3). 

"Pada dasarnya (kebijakan ini diambil) untuk membuat kehidupan presiden terpilih Donald Trump sesulit mungkin," kata Alexander Korolev, dosen senior politik dan hubungan internasional di University of New South Wales, seperti dikutip Channel News Asia (CNA), Selasa (19/11/2024).

"Trump, selama kampanye pemilihannya dan sebelum ia resmi memulai kampanye, membuat pernyataan yang sangat mencolok tentang bagaimana ia akan mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu satu hari atau dalam waktu seminggu, dengan sangat cepat," tambahnya.

"Saya pikir keputusan (Biden) membuat Trump semakin sulit untuk mengambil langkah tegas terhadap Ukraina tanpa terlihat seperti dia benar-benar pendukung Rusia," ujar Korolev lagi.

Ditegaskannya pula bahwa meskipun Trump dapat membatalkan keputusan Biden setelah menjabat, ini akan "tidak terlihat baik" bagi sekutu Amerika, terutama di Eropa. Trump sendiri telah berulang kali mengancam akan menghentikan bantuan ke Ukraina bahkan ia mengkritik Presiden Ukraina Vlodomyr Zelensky sebagai "penjual terhebat sepanjang masa", menunjuk pada miliaran bantuan yang diberikan Washington kepada Kyiv.

Di sisi lain, Korolev juga mengatakan keputusan penggunaan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS) yang dapat mencapai hingga 300 km itu sebenanrya juga merupakan "keputusan politik dan simbolis". Bahkan tidak akan membuat perbedaan signifikan dalam lintasan perang secara keseluruhan.

"Rudal-rudal itu tidak akan dapat mengenai pusat-pusat politik yang signifikan. (Mereka) kemungkinan besar akan membidik wilayah Kursk dan wilayah lain yang diduduki Rusia (yang awalnya) merupakan wilayah Ukraina," imbuhnya.

"Saya melihatnya sebagian besar sebagai manuver politik di Gedung Putih untuk melakukan hal yang benar, boleh dibilang begitu," tegasnya.

Perlu diketahui sejak kemenangan Trump, pejabat senior pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan bahwa mereka akan menggunakan waktu yang tersisa untuk memastikan Ukraina dapat bertempur secara efektif tahun depan. Tapi di sisi lain, pemerintah Biden juga berharap ada hal yang mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menegosiasikan perdamaian dengan Ukraina.

Sebelumnya, pejabat AS sempat mengatakan kebijakan baru Biden ini juga menjadi tanggapan atas pasukan Korea Utara (Korut) yang dikerahkan untuk membantu upaya perang Rusia di Ukraina. Hal ini setidaknya dikatakan sumber saat dikutip oleh New York Times dan Washington Post.

Pernyataan ini ditanggapi peneliti senior di lembaga pemikir Jepang Japan Forum for Strategic Studies, Grant Newsham. Ia mengatakan bahwa situasi sebenarnya memang telah memburuk, setidaknya, hingga ke titik di mana pemerintahan Trump yang baru "memiliki banyak pekerjaan".

"(Pemerintahan) Trump akan sangat memahami risiko yang dihadapi tidak hanya AS tetapi juga seluruh dunia bebas, dan mereka akan jauh lebih ketat, jauh lebih keras terhadap Korea Utara, China, dan Rusia," tambahnya.

Newsham, mantan diplomat AS dan pensiunan perwira Marinir AS yang bertugas di Indo-Pasifik selama beberapa dekade, membenarkan keterlibatan Korut dalam konflik Rusia-Ukraina adalah "sesuatu yang sangat perlu dikhawatirkan". Apalagi, baru-baru ini, negara kerajaan itu meluncurkan rudal balistik antarbenua baru yang katanya dapat menyerang daratan AS.

Newsham mencatat bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang telah meminta pejabat militer untuk menyelesaikan persiapan perang. Bahkan bertindak seperti "seseorang yang tahu bahwa ia mendapat dukungan dari Rusia dan China".

"Anda dapat melihat bantuan yang telah ia berikan kepada Rusia sejak hari pertama perang di Ukraina. Ia melakukannya tanpa kekhawatiran nyata bahwa ia akan dihukum oleh siapa pun," kata Newsham.

"Dia tampaknya tidak takut dengan sanksi, yang sebenarnya tidak ada artinya saat ini- China dan Rusia sama sekali tidak memberlakukannya," ujarnya.

Washington mengatakan pihaknya yakin lebih dari 10.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia timur, dengan sebagian besar dari mereka pindah ke wilayah Kursk dan memulai operasi tempur.***