Belajar dari Bencana Cisarua Bandung, Bupati Garut Dorong Mitigasi Lingkungan Berbasis Kolaborasi

SuaraGarut.id – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan kolaboratif, menyusul terjadinya bencana di wilayah Cisarua yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana serupa di Kabupaten Garut.

Bupati Garut mengungkapkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan SPP sebenarnya telah terjalin sejak beberapa waktu lalu, khususnya dalam konteks pemanfaatan lahan dan perlindungan lingkungan hidup.

“Begini, kami sebenarnya beberapa saat yang lalu sudah ada komunikasi dengan SPP terkait dengan banyak hal,” ujar Abdusy Syakur Amin.

Menurut Bupati, bencana yang terjadi di Cisarua menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi bersama terhadap praktik pemanfaatan lahan yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak. Ia menyebut, selama ini terdapat banyak pemangku kepentingan yang telah memanfaatkan lahan di sejumlah wilayah rawan.

“Kemarin juga dipicu dengan bencana yang ada di Cisarua, kami kemarin sempat kumpulkan juga beberapa .. jadi selama ini banyak stakeholder yang selama sudah memanfaatkan lahan yang ada,” jelasnya.

Sebagai langkah awal penguatan mitigasi, Pemkab Garut mengundang SPP karena dinilai memiliki pengalaman dalam mengelola lahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bupati menilai pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari solusi pencegahan bencana.

“Tadi idennya, kami mengundang sebagai awal dulu kami undang SPP, yang ternyata di beberapa lokasi sudah ikut serta memanfaatkan dan juga ikut menjaga lingkungan,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang memanfaatkan alam.

“Intinya kami ingin samasama lah, tanggung jawab untuk menjaga alam kita,” katanya.

Bupati Garut juga melihat adanya praktik-praktik positif yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya mitigasi bencana di wilayah lain, khususnya daerah-daerah dengan potensi longsor dan kerusakan lingkungan.

“Jadi ada berbagai perspektif yang menarik yang juga bisa dijadikan contoh ditempat lain,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa atensi pemerintah daerah ke depan adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana jangka panjang.

“Ini adalah atensi kami bahwa ke depan mengajak semua masyarakat untuk bisa bersama menjaga kelestarian alam kita,” ujarnya.

Bupati mengingatkan agar kepentingan ekonomi tidak menjadi alasan pembenaran terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

“Kita sampaikan manfaat atas hal itu. Jangan sampai atas nama ekonomi kita mengganggu kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pembelajaran mitigasi, Pemkab Garut juga berencana melibatkan lebih banyak pihak serta menjadikan kejadian di wilayah lain sebagai bahan evaluasi bersama.

“Kedepan kita akan undang lagi beberapa pihak lain terutama kita belajar dari pengalaman di bandung barat. Kita gamau terjadi di Garut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kehati-hatian mutlak diperlukan karena telah terdapat sejumlah titik di Garut yang masuk kategori rawan bencana.

“Kita harus hati2. Sudah ada lokasi yang kita khawatir terjadi bencana,” sambungnya.

Bupati Garut turut mengapresiasi langkah SPP yang dinilai telah menunjukkan kesadaran dalam menjaga lingkungan tanpa adanya paksaan.

“Yang dilakukan SPP bisa dijadikan contoh dan itu kesadaran sendiri tidak ada pemaksaan. Kita apresiasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Petani Pasundan (SPP) Yudi Kurnia menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kesamaan visi dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan tanah yang berorientasi pada mitigasi bencana dan keberlanjutan.

“Tadi ternyata ada kesamaan visi SPP dengan Pemkab dimana ada penataan di masyarakat dalam pengelolaan tanah khususnya dalam hal melaksanakan tiga fungsi tanah yaitu fungsi ekologis, ekonomi dan sosial,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan tanah yang baik memungkinkan masyarakat tetap tinggal di desa, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

“dmana masyarakat tidak perlu urbanisasi lagi ke kota tetapi dengan hidup di pedesaan dengan mengelola tanah yang ada tetapi bisa meningkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.

Menurut Yudi, upaya pemulihan lingkungan yang telah dilakukan SPP menunjukkan dampak nyata, baik dari sisi ekologis maupun sosial ekonomi masyarakat.

“jadi pak bupati yang tadinya khawatir terhadap kami atas kerusakan lingkungan tapi kita sudah ternyata bukan hanya rencana tapi kita sudah melakukan pemulihan lingkungan dan bisa dibandingkan lokasi tersebut yang bisa digarap oleh masyarakat dan sesudah di garap oleh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perubahan yang terjadi sangat signifikan dan dapat menjadi contoh mitigasi bencana berbasis masyarakat.

“Baik secara ekologis, ekonomi masyarakat dan kehidupan sosialnya itu sangat jauh berbeda,” ujarnya.

Yudi pun mempersilakan Bupati Garut untuk melihat langsung kondisi di lapangan sebagai bagian dari evaluasi mitigasi bencana.

“Dan pak bupati ingin mengecek ke lapangan, saya tantang silahkan cek ke lapangan untuk melihatnya langsung,” tutup Yudi.***