Bupati Garut Tekankan Langkah Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Secara Serius

SuaraGarut.id - Bupati Garut, Abdusy Syakur, mengikuti acara Zoom Meeting terkait Penyikapan Komprehensif Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut yang berlangsung di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum'at (4/7/2025).

Bupati Garut, menyampaikan keprihatinannya atas fenomena yang terjadi. Ia menyoroti beberapa kasus miris seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga sodomi, yang menurutnya merupakan hal yang sangat memprihatinkan.

"Barusan kami melakukan pertemuan, diskusi dengan salah seorang tokoh pemersatu perempuan yang dilatarbelakangi dengan keprihatinan kami terhadap beberapa kejadian, terutama kegiatan yang berdampak kepada perempuan dan anak," ujar Bupati. 

Syakur mengakui adanya tren peningkatan kasus kekerasan, meskipun data yang dilaporkan kemungkinan hanyalah "fenomena gunung es" dari realitas di lapangan. Oleh karena itu, imbuh Syakur, Pemkab Garut akan bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera bertindak preventif dan kuratif demi mencegah meluasnya kasus tersebut.

"Kami melihat bahwa ada semacam tren agak meningkat, padahal itu juga ada efek gunung es. Apa yang dilaporkan itu belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," jelasnya. 

Ia menambahkan, diskusi dalam rapat ini turut menghadirkan, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriyani yang telah memonitor kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia.

Bupati Garut mengapresiasi pengamatan Ibu Andi yang menyatakan bahwa Pemkab Garut dianggap sebagai salah satu pemerintah daerah yang sangat peka dan responsif dalam merumuskan rencana aksi konkret.

Pertemuan tersebut juga membahas akar penyebab kekerasan serta strategi penanganan di masing-masing SKPD, mencakup upaya pencegahan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban. Bupati Garut menekankan pentingnya pemulihan bagi korban, mengingat adanya indikasi bahwa pelaku kekerasan seksual seringkali merupakan korban di masa lalu.

"Pemulihan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan sekedar kalau sudah jadi korban ya selesai, tidak. Diberikan trauma healing, diberikan pendekatan, dan juga tadi intinya bahwa kejadian pelecehan seksual adalah fungsi-fungsi kuasa," tegas Bupati Garut.

Ia menjelaskan bahwa kekerasan sering terjadi antara pihak yang memiliki kekuasaan dengan pihak yang lemah, seperti orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, atau atasan terhadap bawahan. Untuk mengatasi ini, Pemkab Garut berupaya mengurangi kesenjangan kuasa melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan.

"Apapun itu kita harus memperhatikan nasib anak-anak kita, perempuan kita," tutup Bupati Garut.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Yayan Waryana, mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut. Berdasarkan data hingga pertengahan tahun 2025, tercatat ada 111 kasus kekerasan terhadap anak, naik signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berjumlah sekitar 40 kasus.

Menurut Yayan, peningkatan angka ini bukan semata-mata karena meningkatnya kekerasan itu sendiri, melainkan juga karena semakin beraninya masyarakat untuk melapor dan keterbukaan pemerintah dalam menangani isu kekerasan terhadap anak. Namun demikian, Yayan menegaskan bahwa angka yang muncul ini baru sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya terjadi.

“Selama ini dikenal dengan fenomena gunung es. Kasus yang muncul ke permukaan itu hanya sebagian kecil, yang jauh lebih besar itu masih tersembunyi di bawah permukaan. Jadi yang terlihat itu baru bongkahannya saja,” kata Yayan.***