Dinkes Garut Ungkap Penyebab Keracunan Massal, Pelatihan Keamanan Pangan SPPG Belum Sesuai Standar

SuaraGarut.id – Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, menegaskan bahwa kasus keracunan massal Menu Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kadungora tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penerapan standar keamanan pangan oleh penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, Dinkes Garut sebenarnya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penyedia MBG, namun masih terdapat kendala teknis di lapangan.

“Faktanya yang hadir selalu lebih dari 25 orang. Oke sekarang 30, ada yang sampai 50. Semua, kemarin itu 47, sebelumnya 43. Padahal kami mengundangnya sesuai standar, 25 orang. Tapi yang hadir ternyata lebih, jadi memang harus ada sosialisasi lagi,” kata dr. Tri, Rabu (1/10/2025).

Tri mengungkapkan, sosialisasi terakhir digelar pada 13 Juni 2025, melibatkan mitra yayasan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya, para pengelola SPPG juga pernah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Namun, sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata tidak diakui oleh Kementerian Kesehatan karena kurikulumnya tidak sesuai standar.

“Jadi sebenarnya pihak penyedia sudah mempersiapkan, cuma tidak diakui karena kurikulumnya beda. Yang melatih juga bukan dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Tri menegaskan bahwa pelatihan keamanan pangan harus sesuai standar Kementerian Kesehatan, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

“Keamanan pangan itu terkait makanan dari awal, mulai dari bahan, penyimpanan, pengolahan, sampai distribusi. Bahkan kebersihan orang yang mengolah juga berpengaruh. Semua itu sudah ada 10 SOP penanganan, tinggal dipatuhi,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa faktor risiko bisa muncul dalam rantai pengolahan, misalnya bahan yang kurang segar, makanan panas yang ditutup terlalu cepat, hingga distribusi yang terlambat.

“Bisa terjadi beberapa titik yang menyebabkan makanan tidak aman. Misalnya dimasaknya kapan, distribusinya kapan. Itu semua berpengaruh,” kata Tri.

Dinkes Garut juga sudah menerbitkan surat edaran untuk memperketat pengawasan dapur MBG. Hingga saat ini, tercatat ada 15 SPPG yang sudah beroperasi di Garut. Namun, kendala teknis seperti jadwal operasional membuat pelatihan ulang berjalan bertahap.

“Alhamdulillah sekarang kami sudah koordinasi dengan para camat. Jadi pengawasan akan terus diperkuat di tingkat wilayah,” pungkasnya.***