Pemda Garut Gelar Rakor PUG, Mantapkan Persiapan Evaluasi dan PPE 2026

SuaraGarut.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula DPPKBPPPA, Jalan Terusan Pahlawan No. 66, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (8/1/2026).

Rakor ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perangkat daerah terkait, Camat Tarogong Kalar, Camat Tarogong Kidul, Kepala Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler dan Lurah Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam memantapkan persiapan menghadapi Evaluasi PUG serta Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.

Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Drs. H. Yayan Waryana, M.Si., menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, PUG merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.

“Kesetaraan gender adalah bagian dari tata kelola pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui rakor ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dan kesiapan yang matang dalam menghadapi evaluasi nasional, sekaligus mendorong Kabupaten Garut untuk meraih Penganugerahan Parahita Ekapraya tingkat utama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian kegiatan rakor diisi dengan pemaparan analisis situasi PUG Kabupaten Garut Tahun 2025 oleh DPPKBPPPA, yang menggambarkan capaian, tantangan, serta isu strategis dalam pelaksanaan PUG di daerah. 

Selanjutnya, Bappeda menyampaikan materi mengenai integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk strategi penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penguatan materi terkait implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disampaikan oleh akademisi dan pemerhati isu gender, Prof. Dr. Ikeu Kania. 

Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya kebijakan yang berbasis data terpilah serta peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Garut berharap seluruh perangkat daerah semakin konsisten dan berkomitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap kebijakan dan program. 

Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, diharapkan kualitas layanan publik di Kabupaten Garut dapat meningkat dan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Garut dalam ajang evaluasi PUG dan PPE Tahun 2026.

Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Linlin menambahkan bahwa penguatan PUG harus diimplementasikan secara nyata hingga ke tingkat program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Ia menyebutkan, salah satu fokus utama ke depan adalah memastikan setiap OPD memiliki komitmen dalam menyusun program yang responsif gender berbasis data terpilah.

“Pengarusutamaan gender tidak cukup hanya pada tataran kebijakan, tetapi harus terlihat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Data terpilah menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan PUG juga sangat ditentukan oleh peran aktif perangkat daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap melalui rakor ini, seluruh OPD semakin memahami perannya masing-masing dan mampu berkontribusi optimal dalam mendukung target Kabupaten Garut meraih Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2026,” tambahnya.***