Penutupan Sementara Tambang Pasir Picu Protes Sopir Truk di Garut, DPRD Diminta Carikan Solusi

SuaraGarut.id - Penutupan sementara tiga lokasi tambang pasir di Kecamatan Leles dan Banyuresmi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Senin (5/1/2026) berdampak pada terhentinya aktivitas angkutan pasir di Kabupaten Garut. Kondisi tersebut mendorong ratusan sopir truk dan pekerja tambang mendatangi Gedung DPRD Garut, Kamis (8/1/2026), untuk menyampaikan aspirasi dan meminta solusi.

Para kru angkutan pasir diterima langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, serta Koordinator Wilayah V Kantor ESDM Provinsi Jawa Barat Saepul A Anwar.

Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Garut, Yudi Nurcahyadi, menyampaikan bahwa penutupan tiga lokasi tambang menyebabkan lebih dari 1.400 kendaraan angkutan pasir berhenti beroperasi.

"Kami audensi meminta solusi dari pemerintah daerah, akan seperti apa," katanya.

Yudi menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kebijakan penutupan tambang, namun berharap pemerintah turut membantu dampak yang dirasakan para pekerja. Ia menyoroti antrean panjang pembelian pasir di dua lokasi tambang yang masih beroperasi, yang diperparah dengan masuknya truk dari luar daerah.

"Banyak truk dari luar Garut, jadi antrean bisa lebih dari sehari," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa kewenangan penutupan tambang berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebutkan saat ini terdapat sembilan lokasi tambang pasir di Garut, dengan rincian empat lokasi telah habis masa izin, sementara lima lainnya masih berizin.

Namun demikian, dari lima lokasi yang berizin tersebut, tiga di antaranya belum melengkapi persyaratan operasional sehingga ditutup sementara.

Koordinator Cabang Dinas ESDM Wilayah V, Saepul A Anwar, menambahkan bahwa dari tiga lokasi tambang yang ditutup, satu lokasi berpeluang kembali beroperasi dalam waktu dekat karena persyaratan perizinannya hampir rampung.

"Ada satu perusahaan yang bisa dipercepat (perizinannya), semoga bisa mengurangi antrean," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tingginya permintaan pasir di Garut tidak terlepas dari kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat.

"Harus punya kerja sama dengan PSN, baru gubernur mau mengeluarkan izinnya," katanya.

Audiensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi kesulitan distribusi pasir sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian para kru angkutan dan pekerja tambang di Garut.***

Sumber Kompas