Ratusan Hektare Lahan Tak Bertuan di Kaki Gunung Cikuray Petani Berharap Ada Redistribusi Lahan

SuaraGarut.id - Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI-Perjuangan Yudha Puja Turnawan memgaku prihatin dengan banyaknya lahan pertanian yang tidak bertuan terutama di kaki Gunung Cikuray Kabupaten Garut Jawa Barat.

Ia mengatakan bahwa ada 1,3 juta hektare lahan bekas HGU PTPN Dayeuh Manggung yang tergolong tanah mati atau tidak memiliki sertifikat.

"Pertama, saya mengapresiasi Calon Wakil Bupati Garut Ibu Putri Karlina yang mau bertemu dengan petani penggarap akar wangi, yang memang salah satu konsentrasinya di Dangiang, Sukamukti dan Mekarmukti," katanya saat ditemui di blok kaki Gunung Cikuray Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Garut, Kamis.

Menurutnya lahan yang ada saat ini merupakan lahan yang digarap oleh petani miskin terutama yang menanam akar wangi. 

"Dan ini lokasinya di Desa Dangiang, Kampung Ciharus. Nah tentu kita tahu bahwa petani penggarap ini, kebanyakan menggarap lahan negara," ucapnya.

Kebanyakan para petani miskin ini menggarap lahan HGU PTPN Dayeuh Manggung yang lahannya saat ini dimanfaatkan oleh petani sekitar.

"Tanah mati, eks HGU PTPN Dayeuh Manggung. Tentu harapan kita, memang ketika kelak terpilih, Pak Syakur dengan Teh Putri ini bisa menyegerakan redistribusi lahan di sini," katanya.

Yuda mengatakan bahwa dari 1,3 juta bidang lahan yang ada hanya 34 persen yang sudah tersertifikasi oleh BPN.

"Karena memang Garut ini ada 1,3 juta bidang tanah, baru 34 persen yang tersertifikasi. Jadi, ini ada 66 persen lahan Garut yang belum bersertifikat.

Ia berharap adanya percepatan tedistribusi lahan yang ada di kaki Gunung Cikuray khususnya.

"Percepatan lahan, termasuk redistribusi tanah untuk penggarap yang miskin. Karena ini petani penggarap yang miskin, karena mereka tidak memiliki tanah. Jadi, mereka menggarap eks HGU PTPN," katanya.

"Jadi harapan kita segera asa redistribusi, agar bargaining mereka lebih tinggi. Mereka bisa lebih sejahtera, ini harus ada kejelasan juga. Semoga kalau Teh Putri terpilih, dan dengan bisa koordinasi dengan pemerintah pusat juga, untuk disegerakan redistribusi lahannya," ucapnya.

Diharapkan dengan redistribusi tanah ini adanya peningkatan produktivitas para petani penggarap yang tidak memiliki lahan.

"Jadi dengan adanya redistribusi tanah ini dan adanya sertifikat hak milik, para petani bisa lebih produktif lagi, bisa mengakses permodalan ke bank, lahan jadi produktif," katanya.

Denga adanya akses ke Bank, petani bisa lebih berdaya saing dan tidak terjebak oleh para tengkulak.

"Tidak perlu minjam ke tengkulak, kalau ke tengkulak kan harganya bisa diatur oleh tengkulak," ucapnya.

Yuda juga menekankan untuk adanya pendataan yang baik, terutama para petani yang tidak memiliki lahan garapan.