Revolusi Pendidikan KDM: Karakter Siswa Dibentuk di Barak TNI, PPDB Bebas Kisruh

Mulai 2025, Jawa Barat fokus reformasi sistem pendidikan lewat penguatan karakter, transparansi rekrutmen guru, hingga pembinaan siswa rawan

SuaraGarut.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menggulirkan rencana besar dalam dunia pendidikan dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan penataan sistem penerimaan siswa baru. Program ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025, dan disebut-sebut sebagai awal revolusi pendidikan di provinsi tersebut.

Dalam pertemuan bersama jajaran Dinas Pendidikan, Kemenag, dan kepala dinas kabupaten/kota, KDM menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh untuk menjawab berbagai persoalan di sektor pendidikan.

"Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas," katanya.

Jika daya tampung tak mencukupi, siswa akan diarahkan ke sekolah swasta yang telah ditunjuk, dan Pemprov siap membantu biaya pendidikan mereka.

"Pemdaprov akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," tegasnya.

Langkah ini juga berlaku untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Di sisi lain, perhatian serius juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, termasuk sistem rekrutmen yang transparan serta pelatihan karakter wajib.

Salah satu terobosan paling mencolok adalah rencana pelaksanaan program pendidikan karakter bekerja sama dengan TNI dan Polri, yang akan dimulai 2 Mei 2025. Program ini menyasar siswa yang sulit dibina atau berisiko tinggi terlibat pergaulan bebas serta tindakan kriminal.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujarnya.

TNI telah menyiapkan 30–40 barak khusus untuk program ini. Siswa akan menjalani pembinaan karakter selama enam bulan dan tidak mengikuti sekolah formal selama periode tersebut.

"TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelas KDM.

Program ini sepenuhnya dibiayai oleh kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota. Tak hanya itu, KDM juga menegaskan kebijakan pelarangan kegiatan yang membebani orang tua seperti study tour, wisuda, dan penggunaan sepeda motor oleh siswa.

"Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," ujarnya.

Dengan berbagai gebrakan ini, Gubernur Dedi Mulyadi berharap sistem pendidikan di Jawa Barat benar-benar menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan siap menghadapi masa depan.***