Aceng Malki Dorong Pengelolaan MBG Langsung oleh Sekolah dan Pesantren

SuaraGarut.id – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola secara mandiri oleh sekolah, pesantren, serta melibatkan ibu-ibu kader Posyandu. Usulan tersebut disampaikan menyusul tingginya kasus keracunan makanan MBG di Jawa Barat dibandingkan provinsi lain.

Menurut Aceng, pengelolaan MBG oleh satuan pendidikan dinilai lebih aman karena pihak sekolah memahami kebutuhan dan karakter peserta didiknya.

“Saya menyarankan MBG dikelola langsung oleh sekolah. Ya, dibuat SPPG atau dapur MBG-nya di sekolah, di kantin sekolah saja. Biar juga lingkungan sekolah berdaya, dan mereka (sekolah) lebih paham apa yang dibutuhkan dan diinginkan muridnya,” tegas Aceng Malki, Kota Bandung, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai dapur MBG sebaiknya tidak berskala besar agar pengawasan lebih efektif dan kualitas makanan lebih terjamin. Menurutnya, dapur dengan jumlah porsi terbatas akan memudahkan kontrol kebersihan dan keamanan pangan.

“Kalau bisa, dapurnya tidak sampai ribuan porsi, cukup untuk 500-1.000 anak perdapur, misalnya di kantin sekolah atau pesantren. Dengan begitu, pengawasannya lebih mudah dan masyarakat sekitar juga bisa berdaya,” ucap dia.

Aceng juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, masih banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas maupun pemerintah daerah setempat.

“SPPG ada yang tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayahnya. Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan,” pintanya.

Selain pengawasan, ia menilai profesionalitas tenaga dapur masih menjadi persoalan. Banyak pengelola dapur dinilai belum memiliki kompetensi memasak dalam skala besar, yang berdampak pada kualitas makanan dan ketidaksesuaian menu gizi.

Aceng mengungkapkan, dari ribuan dapur MBG yang ada, hanya sebagian kecil yang telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dalam proses seleksi dan pengawasan dapur penyedia.

Sementara itu, terkait wacana penyaluran dana MBG langsung kepada orang tua siswa, Aceng menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menilai pengelolaan melalui sekolah tetap menjadi pilihan terbaik agar pemenuhan gizi anak dapat dikontrol secara optimal.***