Ansor Jawa Barat: Setahun Kepemimpinan KDM Belum Sentuh Masalah Pengangguran

SuaraGarut.id – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut menilai hingga saat ini pemerintah provinsi belum menunjukkan langkah yang cukup serius dalam menyelesaikan persoalan pengangguran yang masih menjadi masalah utama di Jawa Barat.

"Pemerintahan KDM sudah satu tahun, tapi kami tidak melihat ada upaya serius dalam menyelesaiakan masalah pengangguran, membuka lapangan pekerjaan. Padahal itu fundamental," kata Subhan Fahmi, Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Barat dalam sambutan pada acara Muskerwil, di Gedung PW NU Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Fahmi, arah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, sementara kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya penyediaan lapangan kerja, belum menjadi prioritas utama.

Padahal, kata dia, kesempatan kerja merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus hingga November 2025, Jawa Barat berada di peringkat ketiga provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. TPT Jawa Barat pada Agustus 2025 tercatat sebesar 6,77 persen.

Selain isu pengangguran, Fahmi juga menyoroti perhatian pemerintah provinsi terhadap pesantren dan guru ngaji yang dinilai masih kurang.

"Rekomendasi eksternal Muskerwil GP Ansor Jawa Barat hari ini, memberikan catatan khususnya pada lemahnya perhatian KDM pada pesantren dan guru ngaji. Ini yang akan terus kami kritisi," tegas Fahmi.

Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II GP Ansor Jawa Barat Tahun 2026 sendiri merupakan agenda tahunan organisasi yang wajib dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, GP Ansor Jawa Barat juga meluncurkan program "Aswaja Bisa" sebagai upaya implementasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam bidang ekonomi.

"Aswaja tidak berhenti pada tataran metodologi berpikir dan beragama, tetapi juga pada tataran implementasi pada bidang ekonomi. Kader Ansor harus berdaya dalam bidang ekonomi," imbuh Fahmi.

Kegiatan yang dihadiri ratusan kader dan pengurus Ansor dari berbagai daerah di Jawa Barat itu juga membahas rencana pelayanan masyarakat pada arus mudik Lebaran 2026.

"Setiap cabang di kota/kabupaten se-Jawa Barat akan membuka minimal 5 posko mudik. Ini bentuk pelayanan kita pada masyarakat yang melintas untuk mudik di jalur Jawa Barat. Silahkan dimanfaatkan ada buka puasa gratis, pijat, dan tentu tempat yang nyaman untuk istirahat," tandasnya.***