Desa Ramah Perempuan dan Anak Jadi Fokus DPPKBPPPA Garut dalam Kampanye Anti Kekerasan

SuaraGarut.id — Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut kembali menggelar kegiatan Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, pada Jumat (7/11/2025).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa, kader PKK, tokoh masyarakat, hingga Forum PUSPA (Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)

Kabid Pemberdayaan Perempuan DPPKBPPPA Garut, Iriyani, menjelaskan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih responsif terhadap isu kesetaraan dan perlindungan.

“Yang kami prioritaskan dalam kegiatan ini adalah kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Jadi, tidak hanya sosialisasi, tapi juga membangun komitmen bersama di tingkat desa,” ujar Iriyani.

Ia menambahkan, program DRPPA bertujuan menjadikan desa sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa hingga tokoh agama dan pemuda.

“DRPPA ini tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kita ingin agar desa benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, DPPKBPPPA Garut berharap muncul kesadaran kolektif di masyarakat bahwa upaya pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar.

Iriyani juga mendorong agar pemerintah desa berkomitmen membentuk dan mengaktifkan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal, seperti PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

“Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk melindungi mereka. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, dukungan masyarakat sangat penting,” jelasnya.

Kegiatan kampanye dan sosialisasi ini ditutup dengan deklarasi komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, disertai dengan simbol gerakan lima jari sebagai tanda dukungan “Stop Kekerasan”.