KDM Hapus Bantuan Tuk Pesantren, Ketua Ansor Jabar: Heran Kebijakan Pemprov Hari Ini Tidak Pro Ponpes

SuaraGarut.id - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, H. Subhan Fahmi geram dengan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghapus Pesantren sebagai pihak penerima bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Langkah Dedi Mulyadi, kata Fahmi adalah tindakan gegabah. 

Hal itu, Fahmi sampaikan ketika memberikan arahan pada acara Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan  Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasikmalaya di Pesantren Miftahul Ulum, Bungursari Kota Tasikmalaya. Jumat, 9 Mei 2025. 

"Meskipun per Hari ini sudah bisa kembali setelah dikritik oleh berbagai pihak. Tetapi saya sejak awal heran dengan kebijakan Pemprov Jabar hari ini yang tidak menempatkan Pesantren sebagau prioritas. Ini aneh, saya kira," kata Fahmi. 

Dalam sambutannya, Fahmi mencoba merenungi Mars Syubbanul Wathan. Yang senantiasa menjadi lagu wajib kegiatan Ansor dan NU. Mars Syubbanul Wathan adalah komitmen tidak terbatas kecintaan Ansor dan NU terhadap tanah air. 

"Coba kita renungkan Mars Syubbanul Wathan. Yang orang awam bilangnya ya lal wathan. Komitmen itu tidak berhenti di mars sahabat sahabat tapi dibuktikan dengan tindakan nyata. Sejarah membuktikan itu semua," ujarnya. 

Dedi Mulyadi, lanjut Fahmi diminta untuk merenungkan bagaimana posisi Pesantren dalam konteks kehidupan bernegara. Ironis apabila Pesantren dengan peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan nasional tidak dijadikan sebagai prioritas di Jawa Barat. 

"Saya, sebagai ketua Ansor tidak akan mundur sejengkal pun untuk senantiasa melawan pihak pihak yang ingin berhadapan dengan Pesantren. Karena berhadapan dengan Pesantren, maka berhadapan dengan NU. Berhadapan NU itu tentunya berhadapan dengan Ansor dan Banser," katanya. 

Komitmen Ansor terhadap NKRI atau Jawa Barat dalam Konteks PW GP Ansor Jawa Barat, tidak perlu diragukan. Tetapi, Fahmi menegaskan itu tidak otomatis terhadap pemerintahan.

"Kritik saya terhadap Dedi Mulyadi ini bukan berarti saya tidak cinta Pronpinsi Jawa Barat. Bukan itu. Jawa Barat harga mati. Tapi kalau berkaitan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat jelas harga hidup. Selama sudah keluar dari rel pembangunan yang sesungguhnya, maka kita akan senantiasa mengingatkan, bahkan melawan," ungkapnya. 

Karena hal itu berkaitan dengan cita cita pembangunan daerah bahkan nasional. Fahmi berani mengatakan bahwa selama ini keberpihakan pemerintah sangat jauh sekali kepada pesantren. Pesantren menurut Fahmi, tanpa ada bantuan dari Pemprov pun tetap jalan. 

"Geus mah tibaheula oge kur sakitu. Ayeuna dieuweuhkeun. Kuamaha ieu teh?" tanya Fahmi heran. 

Fahmi menginstruksikan kepada seluruh kader Ansor dan Banser se Jawa Barat agar konsisten melaksanakan kaderisasi. Karena hanya dengan kaderisasi, Organisasi akan tetap hidup dan solid.