Ketua DPRD Garut Siap Kawal Delapan Aspirasi Relawan MBG hingga ke DPR RI

SuaraGarut.id – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan aliansi relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat pusat. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi massa aksi relawan MBG di Halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (6/7/2026).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan relawan menyerahkan dokumen berisi delapan poin tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD bersama Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.

Aris Munandar mengatakan DPRD Kabupaten Garut bersama Pemerintah Kabupaten Garut memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, substansi tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga perlu diteruskan ke DPR RI.

"Kami akan secepatnya menyampaikan hal ini, khususnya ke DPR RI. Hal ini karena substansi yang disampaikan merupakan bagian dari kewenangan pusat dan menjadi pembahasan penting terkait poin-poin dalam 8 aspirasi tersebut," kata Aris.

Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan berharap komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah terus terjalin dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan Pemerintah Kabupaten Garut mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional.

"Tentu saja selalu ada evaluasi. Tidak ada yang sekaligus langsung sempurna, tidak ada. Oleh sebab itu, prinsipnya kami mendukung penuh program Presiden RI untuk program Makan Bergizi Gratis," ujar Abdusy Syakur Amin.

Dalam aksi tersebut, salah seorang juru bicara aliansi relawan MBG Garut menjelaskan bahwa pihaknya turut menghadirkan seorang chef untuk menunjukkan kualitas menu yang disiapkan dalam program MBG sebagai bentuk klarifikasi terhadap anggapan negatif mengenai kualitas makanan.

"Karya dari chef yang kami hadirkan di sini membuktikan bahwa selama ini penilaian bahwa program MBG memiliki kualitas yang jelek adalah salah. Kami buktikan di sini kualitasnya baik. Adapun jika ada kelemahan dan kekurangan, kami tidak menolak hal itu, dan kami siap melakukan tata kelola yang lebih baik lagi ke depan," tegas salah satu orator aksi.

Delapan poin aspirasi yang disampaikan relawan meliputi dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG, pembentukan payung hukum melalui undang-undang, pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN), perhatian terhadap hak relawan seperti insentif dan jaminan kesehatan, serta evaluasi terhadap kebijakan moratorium yang dinilai merugikan relawan.***