AJI: Stop Bayar Influencer, Dukung Media Selamatkan Demokrasi

SuaraGarut.id  – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik pembiayaan kepada influencer dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi kebijakan. AJI menilai langkah tersebut tidak adil dan tidak berpihak pada keberlangsungan industri media yang tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, menegaskan, dana komunikasi publik seharusnya disalurkan kepada media massa, bukan kepada influencer.

“Pemerintah seharusnya tidak membayar influencer, melainkan menempatkan iklan mereka di media massa,” tegas Bayu dalam pernyataannya kepada Beritasatu.com , Minggu (11/5/2025).

Bayu menjelaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Media bukan sekadar penyampai informasi, namun juga mewakili suara publik dalam ranah pengambilan kebijakan.

“Media massa menjadi penyambung lidah rakyat. Ia menyampaikan apa yang disuarakan masyarakat dan menyosialisasikan program pemerintah,” ujarnya.

Ia menyoroti perbedaan mendasar antara media massa dan influencer. Media bekerja dalam koridor etika jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, sementara influencer berperan lebih sebagai alat promosi.

“Influencer hanya menjadi perpanjangan tangan humas kementerian. Tidak adil jika anggaran komunikasi publik hanya diberikan kepada influencer sedangkan media diabaikan,” tandasnya.

AJI juga menekankan bahwa krisis ekonomi yang melanda industri media belakangan ini harus disikapi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah. Peralihan anggaran promosi kepada media dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga kelangsungan fungsi kontrol sosial yang dijalankan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media membutuhkan perlindungan nyata agar tetap mampu memberikan informasi yang akurat, berkualitas, dan berpihak kepada publik. AJI menilai kebijakan itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal menjaga marwah demokrasi dan keberimbangan informasi di ruang publik.***

Sumber Berita Satu