Dedi Mulyadi Jelaskan Penataan Gedung Sate-Gasibu untuk Atasi Kemacetan

SuaraGarut.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memaparkan alasan di balik rencana integrasi kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu di Kota Bandung. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi potensi kemacetan, terutama saat terjadi aksi unjuk rasa di kawasan tersebut.

Menurut Dedi, kondisi lalu lintas di Jalan Diponegoro kerap terganggu ketika terjadi demonstrasi, karena akses jalan harus ditutup sehingga menimbulkan kemacetan cukup parah.

"Bagaimanapun, era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Nah, setiap terjadi unjuk rasa itu, arus lalu lintas ke Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ujar KDM melansir dari Pikiran Rakyat, Rabu, 15 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa ke depan, arus kendaraan dari kawasan Gedung Sate akan diarahkan melingkar menuju Jalan Surapati, tepatnya di depan Hotel Pullman, sebelum berbelok ke arah kanan. Skema ini diharapkan mampu menjaga kelancaran lalu lintas tanpa mengganggu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa kebebasan berunjuk rasa tetap dihormati, selama tidak mengganggu kepentingan publik lainnya.

"Ya boleh, namanya unjuk rasa kan boleh, asal jangan sampai mengganggu lalu lintas," tuturnya.

Rencana penataan tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Pakar tata kota, Frans Ari Prasetyo, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengulang kesalahan di masa lalu, khususnya pada era Gubernur Ridwan Kamil.

Ia menilai bahwa pembangunan di kawasan heritage seperti Gedung Sate harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak nilai sejarah yang melekat pada kawasan tersebut. Salah satu yang disoroti adalah pembangunan bangunan berbentuk kubus di Jalan Cimandiri pada periode sebelumnya yang dianggap kurang selaras dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, rencana integrasi Gedung Sate dan Gasibu diharapkan tidak hanya mampu mengatasi persoalan lalu lintas, tetapi juga tetap menjaga nilai historis kawasan tersebut.***

Sumber Pikiran Rakyat