Dedi Mulyadi Pertimbangkan Jalan Digital Berbayar Pengganti Pajak Kendaraan

SuaraGarut.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan wacana baru terkait pengelolaan jalan provinsi di Jawa Barat dengan sistem berbayar berbasis digital, mirip seperti jalan tol.

Wacana tersebut muncul seiring belum diberlakukannya pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik. Menurut Dedi, kendaraan listrik tetap menggunakan fasilitas jalan dan berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur, sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang dinilai lebih adil.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Namanya konsep, kan perlu dikaji, ini lagi dikaji. Pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan, mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih,” kata Dedi melansir dari pikiran-rakyat.com.

Ia menyebut, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan jalan provinsi.

“Siapa yang pakai jalan provinsi bayar,” ucapnya.

Menurut Dedi, konsep tersebut dianggap lebih berkeadilan karena pembayaran dilakukan oleh pengguna jalan yang benar-benar memanfaatkan infrastruktur provinsi.

“Itu kan lebih berkeadilan, dibanding dengan mobilnya dipunguti pajak, tetapi tidak pernah jalan,” ujarnya.

Kajian terkait rencana tersebut nantinya akan melibatkan akademisi dan pakar transportasi. Proses pembahasan akan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Selain membahas sistem pembayaran, Dedi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas jalan provinsi apabila nantinya masyarakat diwajibkan membayar. Ia menilai standar jalan provinsi harus mendekati kualitas jalan tol.

Sistem pembayaran yang dirancang pun disebut tidak lagi menggunakan metode tap kartu seperti di gerbang tol. Pembayaran direncanakan berbasis digital dengan teknologi modern yang sudah diterapkan di sejumlah negara lain.

“Digital, enggak usah lagi kayak tol ditempel begitu. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada,” pungkas Dedi.

Wacana tersebut kini mulai memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Selain dianggap dapat menciptakan sistem yang lebih adil bagi pengguna jalan, kebijakan itu juga dinilai memerlukan kesiapan infrastruktur, teknologi, dan penerimaan publik sebelum benar-benar diterapkan.