Imbas Keracunan Massal Anggota DPRD Garut Minta SPPG Al-Bayyinah 2 Dihentikan Sementara

SuaraGarut.id – Rencana kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, ke dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Bayyinah 2 di Kampung Cilageni, Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora, menemui jalan buntu. Yudha yang datang bersama rombongan, termasuk Ketua Komisi IV DPRD Garut, Cecep Rahmat, mengaku sudah menunggu sejak pukul 11.00 WIB, namun pihak pengelola dapur tidak kunjung menemui mereka.

“Ya, kami tidak bisa sidak karena belum ditemui. Saya sudah menunggu dua jam dari jam sebelas saya di sini. Padahal maksud kami ingin memastikan langsung kondisi dapur,” ungkap Yudha di lokasi, Kamis (18/9).

Kunjungan ini dilakukan setelah muncul laporan dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di sejumlah sekolah. Menurut data Puskesmas Kadungora, sebanyak 27 siswa dirawat setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berasal dari SPPG Al-Bayyinah 2.

Yudha menjelaskan, persoalan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Ia menyebut, 58 SPPG yang sudah beroperasi selama ini tidak memiliki supervisi dari Pemkab Garut.

“Keterangan dari Pak Bambang Hafidz, Asda I, bahwa 58 SPPG yang melayani tujuh sekolah itu tidak ada koordinasi dengan Pemkab Garut. Ini jadi pertanyaan besar, kenapa tidak ada supervisi tiap dapur?” ujarnya.

Menurut Yudha, kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena laporan yang diterima menunjukkan adanya makanan basi, frozen food, hingga dugaan sanitasi dan higienitas yang buruk dalam proses pengolahan makanan. Bahkan, beberapa sekolah mengaku bingung karena didatangi oleh SPPG yang berbeda tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.

“Dua hari lalu kami rapat dengan Disdik Garut, mereka juga mengaku tidak tahu sekolah mana saja yang mendapat program MBG karena tidak ada koordinasi dari BGN. Bahkan ada laporan semur telur basi di SD Mandalasari,” tegasnya.

Selain itu, Yudha menyoroti lambatnya distribusi makanan dari dapur ke sekolah serta penggunaan air yang diduga tidak higienis. Hal ini, menurutnya, berpotensi besar menyebabkan keracunan seperti yang dialami para siswa di Kadungora.

Ia menekankan agar Pemkab Garut lebih proaktif melakukan pengawasan dan supervisi terhadap seluruh SPPG yang ada, mengingat target ke depan jumlah dapur MBG akan bertambah hingga 300 unit.

“Kalau 58 saja tidak terawasi, bagaimana nanti kalau jumlahnya 300? Jangan sampai niat baik memberi makan bergizi justru membuat anak-anak sakit. Pemkab jangan berdiam diri hanya karena tidak ada koordinasi dari BGN. Aparat kesehatan, terutama puskesmas, harus dilibatkan penuh,” kata Yudha.

Ia juga meminta agar kejadian ini dijadikan tamparan keras bagi semua pihak agar program Makanan Bergizi Gratis benar-benar sesuai tujuan. “Harus ada sinergi, pengawasan ketat, dan keterlibatan semua unsur. Ini menyangkut kesehatan anak-anak bangsa,” tutupnya.