Jabar Darurat Lalu Lintas, KDM Perketat Pengawasan Kendaraan dan Infrastruktur Jalan

Bandung, SuaraGarut.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan sejumlah kebijakan lintas sektor untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mengatur operasional angkutan barang hasil tambang di wilayah Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibanding korban bencana alam di Jawa Barat.

“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu dengan fasilitas penting seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli penerangan jalan umum (PJU), serta tim medis dan keamanan.

“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” kata KDM.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan memperketat penertiban truk over dimension over loading (ODOL) dan menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai tahun 2026, registrasi kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.

“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” tegas KDM.

Pemprov Jabar juga akan melaksanakan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat untuk memastikan armada beroperasi sesuai standar keselamatan.

“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang tiba-tiba berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi,” ujar KDM.

Terkait infrastruktur transportasi, Dedi Mulyadi menuturkan bahwa pembangunan dan standarisasi jembatan serta peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas utama Pemprov Jabar. Berdasarkan data yang dimiliki, sebagian besar jembatan di Jawa Barat masih dalam kondisi kurang ideal.

“Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan pembangunan jembatan baru di seluruh Jabar serta melakukan perbaikan jalan,” katanya.

Standar kualitas jalan juga akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan fungsi masing-masing, seperti kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.

“Nanti, khusus jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya menjadi jalan premium, artinya jumlah lajurnya akan lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik,” pungkas KDM.***