KDM Sebut Sekolah Swasta Malah Lebih Penuh Ketimbang Negri, Meski Harus Bayar Iuran SPP Rp500 Ribu

Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Ada Praktik Bajak Siswa oleh Sekolah Negeri

SuaraGarut.id - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), merespons keluhan sejumlah sekolah swasta yang mengaku dirugikan akibat kebijakan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di sekolah negeri. Kebijakan tersebut dinilai oleh sebagian pengelola sekolah swasta sebagai penyebab menurunnya jumlah pendaftar baru di sekolah mereka.

Namun, Dedi Mulyadi membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh sekolah negeri terhadap calon peserta didik yang sebelumnya berencana masuk sekolah swasta.

"Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah," ujar Dedi kepada Kompas.com seusai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu 12 Juli 2025 petang.

Menurut Dedi, sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikan dengan baik justru tetap menjadi pilihan masyarakat dan banyak yang memiliki jumlah siswa penuh.

"Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000," kata dia. "Artinya, tergantung kualifikasi swastanya," ucap Dedi.

Menanggapi keluhan bahwa pihak swasta merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Jawa Barat, Dedi menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, ia perlu mengambil langkah taktis demi kepentingan pendidikan masyarakat.

"Semua demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak," ujar Dedi.

Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa pemerintah daerah menganaktirikan sekolah swasta, Dedi memberikan jawaban singkat namun tegas.

"Saya tidak punya anak tiri," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan penambahan kuota hingga 50 siswa per kelas di SMA dan SMK negeri ini diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi sebagai upaya menekan angka putus sekolah di Jawa Barat. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah sekolah swasta yang mengaku kehilangan banyak calon siswa pada masa penerimaan peserta didik baru.***

Sumber Kompas.com