Mulai Juli 2026, Indonesia Hentikan Impor Solar dan Beralih ke B50 Berbasis Sawit

SuaraGarut.id - Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan penghentian impor solar yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Langkah ini diiringi dengan penerapan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

“Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (19/4/2026).

Menurut Amran, kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai sumber energi masa depan Indonesia. Selain dapat diolah menjadi biodiesel, komoditas ini juga berpeluang dikembangkan menjadi bahan bakar lain seperti bensin dan etanol.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," tuturnya.

Pemerintah saat ini juga tengah mempercepat riset serta pengembangan teknologi guna mengoptimalkan pemanfaatan sawit sebagai sumber energi alternatif. Salah satu langkah awal dilakukan melalui kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV untuk menguji coba produksi bensin berbasis sawit dalam skala terbatas.

“Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah,” tutur Amran optimistis.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika energi global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, penerapan B50 diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen biofuel terbesar di dunia.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan serta berpotensi memperluas lapangan kerja. Dengan penghentian impor solar dan penguatan energi berbasis sawit, Indonesia menegaskan arah kebijakan menuju kemandirian energi yang lebih berkelanjutan.***