Pemkab Garut Libatkan Bappenas dan Bank Dunia dalam Strategi Peningkatan PAD Lewat Optimalisasi PBB-P2

SuaraGarut.id – Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank), yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/10/2025).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari kedua lembaga tersebut yang turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Garut.

“Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami kedatangan dua tim yang mempunyai peran besar di Indonesia yaitu BAPPENAS dan juga World Bank untuk membantu peningkatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Syakur.

Menurutnya, perubahan nilai properti dan pembangunan infrastruktur yang pesat di Kabupaten Garut sejak penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir pada tahun 2017 menjadi salah satu alasan penting untuk melakukan penyesuaian. Ia menilai bahwa pembangunan jalan utama, poros, hingga kawasan permukiman baru akan berdampak positif terhadap potensi PBB-P2.

“Kita akan coba menaikkan NJOP dengan perhitungan bahwa yang (pajaknya) Rp25 ribu tidak akan terdampak secara serius karena kita akan turunkan persentasenya,” jelas Bupati.

Perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, Griya Rufianne, menjelaskan bahwa fokus terhadap PBB-P2 dilakukan karena pajak tersebut memiliki karakteristik yang stabil dan berpotensi besar untuk mendukung pendapatan daerah.

“Kami berfokus ke area PBB P2, karena sebetulnya secara global, pajak bumi dan bangunan dan pajak properti ini sebetulnya adalah jenis pajak yang sangat stabil,” kata Griya.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Garut bersama Kota Bandung menjadi wilayah pertama di Indonesia yang dijadikan proyek percontohan (piloting) penerapan panduan diagnosis potensi pajak properti yang dikeluarkan Bank Dunia secara global.

Perwakilan Bappenas RI, Tari Lestari, turut menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan.

“Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pilar kebijakan fiskal,” tutur Tari.

Ia juga menyampaikan bahwa penataan keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan menjadi salah satu agenda penting Bappenas yang sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045.

Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan akan dihasilkan diagnosis yang tepat terkait potensi PBB-P2 di Kabupaten Garut, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian fiskal.