Pemkab Garut Percepat Pendataan Jembatan Rawayan untuk Antisipasi Gangguan Akses Warga

SuaraGarut.id - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mengerahkan tim untuk melakukan inventarisasi jembatan rawayan di seluruh wilayah sebagai upaya memastikan kelayakan sarana penyeberangan dan mencegah potensi gangguan mobilitas masyarakat, terutama terkait akses pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan ekonomi.

"Inventarisasi jembatan hanya untuk jembatan rawayan, jembatan pejalan kaki," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut Agus Ismail di Garut, Senin.

Ia menjelaskan, pendataan ini merupakan tindak lanjut instruksi Mendagri Tito Karnavian agar seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota segera menginventarisasi jumlah jembatan penyeberangan orang, terlebih yang termasuk kategori vital.

Agus menyampaikan inventarisasi difokuskan pada jembatan yang menjadi akses utama bagi masyarakat menuju satuan pendidikan maupun fasilitas publik lainnya di berbagai kecamatan di Garut.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa langkah tersebut harus segera dilakukan, mengingat sejumlah kerusakan infrastruktur di daerah lain—seperti yang terjadi pada bencana di Aceh—telah berdampak terhadap stabilitas dan aktivitas masyarakat.

"Ini kan akan berdampak langsung terhadap kondusivitas wilayah, kegiatan pembangunan, dan lain-lain," katanya.

Ia menuturkan pemerintah pusat menilai potensi kerusakan jembatan dapat terjadi di seluruh daerah, sehingga pendataan menjadi penting untuk menentukan jembatan mana yang membutuhkan rehabilitasi, perbaikan, atau bahkan pembangunan baru.

Untuk Garut sendiri, kata Bupati, inventarisasi difokuskan pada jembatan yang memiliki peran strategis dalam tiga sektor utama: pendidikan bagi anak-anak yang pergi dan pulang sekolah, kesehatan agar warga mudah menjangkau fasilitas medis, serta sektor ekonomi yang menjadi penggerak aktivitas masyarakat.

Ia menargetkan laporan hasil pendataan sudah harus disampaikan ke pemerintah pusat pada 3 Desember 2025. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan desa diminta bergerak cepat.

"Semua kepala desa dibantu camatnya tolong inventarisasi semua jembatan yang ada," katanya.***