Polemik Penghapusan Hibah Ponpes, DPRD Jabar: Keputusan Sepihak dan Tidak Partisipatif

SuaraGarut.id - Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengungkapkan sehubungan dengan penghapusan dana hibah pesantren oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi guna memberikan keadilan dan menghindari relasi politik, ada penilaian bahwa hal itu mengabaikan aspirasi publik.

Terlebih, kata Ono, dalam efisiensi APBD Jawa Barat yang saat ini menghapus sejumlah usulan dari masyarakat tanpa melalui pembahasan yang melibatkan DPRD Jabar, di mana selain hibah untuk ponpes, juga bantuan organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan usulan kabupaten/kota, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan sejumlah fraksi di DPRD Jawa Barat.

"Mereka menilai keputusan penghapusan tersebut tidak hanya mengabaikan aspirasi publik, tetapi juga mencederai semangat kolaborasi dan prinsip musyawarah, misalnya hibah Ponpes," kata Ono di Bandung, Jumat.

Ono mengingatkan kalaupun ada pondok pesantren yang diduga oleh Gubernur Dedi Mulyadi memperoleh anggaran besar, maka perlu verifikasi dan jangan dicoret begitu saja tanpa melibatkan DPRD maupun dari ponpes tersebut.

"Kalaupun Ponpes menerima hibah hanya untuk memenuhi unsur atau aspek politik (relasi politik) itu sah saja. Sama halnya dengan gubernur datang ke suatu tempat, desa atau satu organisasi dan dia menjanjikan akan membantu," ujar dia.

Lebih lanjut, Ono menjelaskan semangat membangun bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan falsafah negara, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang semestinya terwujud melalui keterlibatan semua elemen dari masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga pejabat politik dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

"Implementasi prinsip kolaboratif di Jabar saat ini masih jauh dari harapan. Harusnya, kolaborasi hadir tidak hanya sebagai jargon dalam pidato atau dokumen formal, tetapi harus menjadi pijakan nyata dalam penyusunan kebijakan," ucap dia.

Ono mengatakan dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, kolaborasi itu idealnya dilandasi beberapa aspek, yakni teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up.

"Kolaborasi yang melibatkan kajian akademik dari perguruan tinggi, menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek pembangunan. Ada juga aspek politis yang mengakomodasi visi misi kepala daerah serta anggota DPRD, kemudian melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Ini memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah dari atas ke bawah dan sebaliknya," kata Ono.

Atas efisiensi dengan penghapusan dana hibah ini, Ono berharap pimpinan DPRD Jabar segera merespon aspirasi masyarakat dan kegelisahan anggota DPRD Jawa Barat untuk merumuskan kembali kebijakan yang lebih adil dan menyeluruh.