Beranda Soroti Proyek KIC, Aceng Malki Dorong Transparansi dan Keberpihakan bagi Warga Garut

Soroti Proyek KIC, Aceng Malki Dorong Transparansi dan Keberpihakan bagi Warga Garut

Oleh, Redaksi
1 tahun yang lalu - waktu baca 2 menit
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Aceng Malki

SuaraGarut.id – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Aceng Malki, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait rencana percepatan pembangunan Kawasan Industri Cibatu (KIC) di Kabupaten Garut. Ia menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut, namun menekankan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Aceng mengingatkan bahwa percepatan pembangunan kawasan industri tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, setiap tahapan pembangunan harus tetap berjalan sesuai regulasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait rencana pembukaan sekitar 20.000 lapangan kerja di KIC, khususnya pada sektor industri alas kaki, Aceng menegaskan perlunya kebijakan afirmatif yang berpihak kepada tenaga kerja lokal.

"Harus ada mekanisme yang memastikan warga Garut menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di daerah sendiri," tegasnya.

Selain tenaga kerja, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan bahan baku kulit lokal Garut untuk mendukung industri di kawasan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pola kemitraan dengan pengrajin kecil dilakukan secara adil dan tidak merugikan pelaku usaha lokal.

Menurut Aceng, Pemerintah Kabupaten Garut perlu melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap UMKM, khususnya sektor kulit, agar mampu memenuhi standar industri dan masuk dalam rantai pasok kawasan industri.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pasokan energi, serta pengelolaan dampak lingkungan yang terukur agar pembangunan KIC tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.

Ke depan, Aceng berharap Pemkab Garut bersama pengelola KIC menyusun peta jalan pembangunan yang jelas dan terbuka untuk dipantau publik, sehingga kawasan industri tersebut benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.***

Rekomendasi

0 Komentar

Anda belum bisa berkomentar, Harap masuk terlebih dahulu.