Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu, Berikut Daftar Kabinet Prabowo-Gibran

Suara Garut - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dirinya kembali ditugaskan sebagai menkeu dalam kabinet pimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sri Mulyani, yang ditemui selepas menghadap Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin, menyebut dia berdiskusi cukup lama dengan presiden terpilih membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

“Kami diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau. Oleh karena itu, pada saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali,” kata Sri Mulyani, dilansir dari Antara.

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Sri Mulyani mengaku mendapatkan beberapa pesan, terutama terkait prioritas-prioritas pemerintahan ke depan.

“Beliau sangat perhatian bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani, yang menjabat menteri keuangan selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, tiba di Kertanegara pukul 19.30 WIB. Dia menjadi menteri-nya Jokowi kesekian yang menghadap Prabowo setelah Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Dito Ariotedjo, Pratikno, Bahlil Lahadalia, Rosan Perkasa Roeslani, Erick Thohir, Sakti Wahyu Trenggono, Supratman Andi Agtas, Tito Karnavian, Saifullah Yusuf, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Amran Sulaiman.

Prabowo sejak Senin pukul 15.00 WIB sampai pukul 20.30 WIB memanggil calon-calon menterinya yang merupakan tokoh-tokoh dari kalangan profesional, akademisi, politikus, birokrat, tokoh agama, pejabat teras organisasi masyarakat, pejabat aktif Polri, hingga eks tentara, ke kediaman pribadinya di Kertanegara untuk berbicara mengenai penugasan mereka di kabinet pemerintahan ke depan.

Sejauh ini, ada 49 tokoh yang menyambangi Kertanegara, yaitu:

1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)

2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)

3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)

4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)

5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)

6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)

7. Nusron Wahid (Politikus Golkar)

8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)

9. Maruarar Sirait (Politikus Partai Gerindra)

10. Abdul Kadir Karding (Politikus PKB)

11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)

12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)

13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)

14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)

15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)

16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)

17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)

18. Yassierli (Akademisi)

19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/Politikus PBB)

20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)

21. Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)

22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)

23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)

24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)

25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)

26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)

27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)

28. Ribka Haluk (Pj Gubernur Papua Tengah)

29. Maman Abdurahman (Politikus Partai Golkar)

30. Rachmat Pambudy (Akademisi)

31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)

32. Erick Thohir (Menteri BUMN)

33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)

34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)

35. Dito Ariotedjo (Menpora)

36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)

37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)

38. Dody Hanggodo (Profesional)

39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)

40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)

41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)

42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)

43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

44. Veronica Tan

45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/Politikus Gerindra)

46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)

47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)

48. M. Herindra (Wamenhan)

49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/Politikus Golkar)