Syakur Amin Dorong Sinergi Muslimat NU dalam Penanganan Masalah Sosial Garut

SuaraGarut.id - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Garut untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) XII Muslimat NU Garut Tahun 2025 di Pondok Pesantren Al-Huda, Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Sabtu (27/12/2025).

Bupati Garut menegaskan bahwa Muslimat NU memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan persoalan kesehatan.

Syakur Amin memaparkan kondisi ekonomi masyarakat Garut berdasarkan data kesejahteraan. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 317 ribu jiwa warga Garut yang masuk dalam kategori Desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Satu itu adalah yang paling rendah, nah orang bisa dikategorikan Desil 1 kalau pertama, dia tidak punya aset, tidak punya rumah. Kedua dia rumahnya kalaupun ada itu rumah tidak layak huni, yang ketiga tidak punya akses terhadap sanitasi, tidak punya aset, kepala rumah tangganya pendidikannya kadang-kadang tidak lulus SD," ujarnya.

Lebih lanjut, Syakur menjelaskan bahwa jika dihitung dari Desil 1 hingga Desil 5, jumlah warga Garut yang masih membutuhkan bantuan sosial mencapai sekitar 1,8 juta jiwa. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak mungkin ditangani oleh pemerintah semata.

"Dan tidak mungkin hanya pemerintah yang bekerja saja, pemerintah perlu partner-partner yang memiliki kemampuan untuk bisa bekerjasama," lanjutnya.

Untuk itu, ia berharap kepengurusan baru Muslimat NU Garut dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten Garut. Syakur Amin juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menginstruksikan dinas-dinas terkait agar bersinergi langsung dengan Muslimat NU dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Nah oleh sebab itu maka, saya berharap ke depan saya mohon bantuan dari pengurus yang baru, itu lebih intens lagi komunikasi dengan kita," tambahnya.

Selain isu ekonomi, Bupati Garut juga menyoroti persoalan kesehatan, khususnya terkait Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Meski tren AKB mulai menunjukkan penurunan, ia menekankan pentingnya peran Muslimat NU dalam mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.

"Gimana tugasnya adalah bagaimana bisa mendidik masyarakat agar kalau hamil itu ajak ke bidan, ajak ke puskesmas, suruh daftar nanti dikasih BPJS, nanti melahirkan gratis diperiksa semuanya," jelasnya.

Menutup arahannya, Syakur Amin berharap kepengurusan baru Muslimat NU Garut dapat terus menunjukkan kontribusi nyata melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Hj, Kinin Fatonah, S.IP., kembali dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinannya setelah terpilih secara aklamasi. Meski tidak mencalonkan diri secara pribadi, Itje menyatakan siap mengemban amanah tersebut kembali karena adanya dukungan dan harapan besar dari PCNU serta para kader.

"Saya tidak mencalonkan diri, tetapi jika diberi amanat untuk melanjutkan kepemimpinan Muslimat NU di Kabupaten Garut, saya siap menjalankan perjuangan ini," ujar Kinkin di sela-sela acara.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam aturan organisasi Muslimat NU, memang tidak ada batasan periodisasi jabatan selama sosok tersebut masih dibutuhkan dan dianggap mampu.

Menyongsong tahun 2025, Muslimat NU Garut telah menyiapkan berbagai agenda strategis. Fokus utamanya adalah membina komunitas Muslimat NU agar menjadi perempuan mandiri di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang politik.

Kinkin menyoroti keberhasilan kader Muslimat NU yang telah berhasil duduk di kursi DPRD tingkat kabupaten hingga RI sebagai bukti nyata dukungan organisasi terhadap kemajuan perempuan.

"Kami mendorong dan mendukung supaya perempuan bisa mandiri di segala bidang. Ke depan, kami berharap ada lebih banyak program yang bisa dikerjasamakan dengan para kader yang duduk di legislatif," pungkasnya.***