Wakil Ketua DPRD H. S. Fahmi: DPRD Garut Akan Kawal Aspirasi Guru Madrasah ke Pemerintah

SuaraGarut.id – Ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM) Kabupaten Garut menggelar aksi damai di Gedung DPRD Garut pada Rabu, 1 Oktober 2025. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan mulai dari persoalan kesejahteraan, perlindungan sosial, hingga kesetaraan perlakuan dengan sekolah negeri.

Wakil Ketua DPRD Garut, H. S. Fahmi, yang menerima langsung perwakilan massa menyatakan pihaknya mendukung penuh perjuangan guru madrasah. Menurutnya, apa yang disampaikan para guru mencerminkan realitas yang memang perlu segera mendapat perhatian serius.

“Kami di DPRD Garut sangat mengapresiasi perjuangan para guru madrasah. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan kawal, termasuk untuk dibawa ke pemerintah pusat melalui Kementerian Agama,” ucap Fahmi.

Ia menilai, jumlah madrasah swasta di Kabupaten Garut yang begitu banyak membuat isu kesejahteraan guru tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 12 ribu guru madrasah swasta non-ASN di Garut. Sebagian kecil di antaranya sudah mendapat sertifikasi, sementara ribuan lainnya hanya mengandalkan honor dari dana BOS dengan besaran yang sangat minim.

“Banyak guru madrasah yang penghasilannya bahkan tidak sampai Rp300 ribu per bulan. Ada yang hanya menerima Rp90 ribu. Kondisi ini jelas tidak layak bagi tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak bangsa,” kata Fahmi.

Menanggapi aspirasi yang muncul, Fahmi menyebut DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi. Untuk insentif, ia mengapresiasi langkah Pemkab Garut yang sudah menyiapkan dana Rp1,5 miliar bagi guru honorer madrasah swasta non-sertifikasi.

“Ini memang belum cukup, tapi menjadi langkah awal untuk menunjukkan perhatian pemerintah daerah. DPRD tentu akan mendorong agar dukungan ini bisa ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.

Selain soal insentif, Fahmi juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Menurutnya, guru madrasah layak memperoleh jaminan yang sama dengan tenaga pendidik lainnya.

“Guru madrasah bukan hanya butuh honor, tetapi juga jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Kami akan dorong agar Pemkab memperluas kepesertaan BPJS PBI bagi mereka, terutama yang masuk kategori penghasilan rendah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait usulan bantuan hibah sarana prasarana serta dukungan operasional PGM, Fahmi mengakui masih ada keterbatasan fiskal daerah. Namun, ia menegaskan DPRD tetap akan membuka ruang pembahasan agar madrasah swasta tidak tertinggal dari sekolah negeri.

“Madrasah adalah benteng moral dan pendidikan karakter di Garut. Maka, perhatian dari pemerintah harus seimbang. Jangan sampai madrasah swasta yang jumlahnya mayoritas justru tertinggal dalam hal kesejahteraan guru maupun fasilitas pendidikannya,” tutup Fahmi.***