Akses KB Pria Diperluas, Pemprov Jabar Integrasikan dengan Bantuan Sosial

Abdi Nagri Nganjang ka Warga Kini Sediakan Layanan KB Pria

SuaraGarut.id - Festival Layanan Publik dan Hiburan Khas Jawa Barat “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” Edisi #5 di Kabupaten Kuningan hari ini, Jumat (2/5/2025), turut menyediakan layanan keluarga berencana (KB). Layanan tersebut meliputi edukasi, konseling, dan pemasangan kontrasepsi. Layanan ini menjadi salah satu paket layanan yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat.

“Kami juga menyediakan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Khusus untuk KB pria berupa vasektomi atau metode operasi pria (MOP), hari ini kami melayani 14 akseptor,” terang Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti di sela peninjauan pelayanan KB pria vasektomi di Puskesmas Kuningan, Cijoho, Kabupaten Kuningan. 

Pelaksanaan layanan KB pria di Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan. 

Layanan KB salah satu tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada saat membuka Rapat Koordinasi “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025). Secara khusus Dedi menyatakan bahwa kesertaan ber-KB menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial di Jawa Barat. Bahkan, Dedi menjanjikan untuk menambah insentif sebesar Rp 500 ribu bagi akseptor KB pria vasektomi.

“Kami menjalankan arahan Pak Gubernur yang kemudian diperkuat melalui surat Pak Sekda yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat pada 30 April 2025. Salah satunya terkait optimalisasi kepesertaan program Keluarga KB melalui integrasi program bantuan sosial dan program KB dengan penekanan program KB pada laki-laki,” ungkap Siska. 

Siska juga mengaku sudah melaksanakan diskusi terpumpun atau focus group discussion (FGD) yang secara khusus membahas vasektomi. Diskusi tersebut menghadirkan pemangku kepentingan utama yang terkait dengan integrasi bantuan sosial dan layanan KB, khususnya KB pria. Sebut saja misalnya Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Majelis Utama Indonesia (MUI) Jawa Barat, hingga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat. 

Pada pertemuan tersebut, Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei dihadirkan untuk memberikan pandangan hukum terkait adanya polemik mengenai KB pria vasektomi. Rahmat menjelaskan, keputusan ijtima’ ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Cipasung pada 2012 menatapkan bahwa hukum vasektomi alias MOP adalah haram.

Namun demikian, ada pengecualian pada lima situasi: (1) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at, (2) tidak menimbulkan kemandulan permanen, (3) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, (4) tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan (5) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap atau permanen.

“MUI berharap jangan sampai keluarga miskin yang berhak menerima bantuan tidak jadi diberi bantuan akibat tidak vasektomi. Pada prinsipnya MUI mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat selama sesuai dengan ketentuan syari’at,” ujar Siska menirukan Rahmat Syafei.

Meski begitu, Siska enggan menanggapi polemik hukum KB pria vasektomi. Dokter spesialis layanan primer dan magister hukum kesehatan ini mengaku menghormati fatwa MUI sebagaimana menjadi otoritasnya. Prinsip dasarnya dalam layanan KB, sambung Siska, adalah menyediakan pilihan kontrasepsi. Dalam hal ini, pasangan usia subur (PUS) yang menentukan akan memilih alat dan/atau obat kontrasepsi yang akan digunakan. Termasuk apakah yang menjadi akseptor dari pihak istri atau suami. 

“Yang menjadi concern kami di DP3AKB adalah adanya temuan bahwa keluarga miskin pada umumnya memiliki jumlah banyak. Data ini sesuai dengan temuan Pak Gubernur sendiri pada saat turun ke masyarakat. Di sisi lain, kualitas generasi mendatang sangat dipengaruhi pengasuhan di dalam keluarga. Bagaimana pengasuhannya akan optimal jika jumlah anak yang harus diasuh banyak,” ujar Siska retoris.

Karena itu, sambung Siska, pihaknya memprioritaskan layanan KB kepada keluarga miskin. Pada titik ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membeda-bedakan jenis kelamin akseptor. Di sisi lain, pada situasi tertentu tidak semua perempuan cocok menggunakan alat kontrasepsi. Karena itu, KB pria menjadi salah satu pilihan strategis bagi PUS untuk ber-KB. Selama ini, kesertaan KB masih didominasi perempuan. Secara nasional, kesertaan KB pria vasektomi tidak sampai 1 persen.

“Pak Gubernur melihat bahwa penerima bantuan sosial berpotensi sebagai sasaran strategis dalam meningkatkan kesertaan ber-KB. Tujuan besarnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi penerima bantuan rutilahu dan listrik desa. Untuk menyukseskan program ini memerlukan penguatan dan kolaborasi lintas sektor terkait,” imbuh Siska.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat ini tidak memungkiri adanya sejumlah tantangan. Bantuan listrik desa yang disiapkan untuk 120.871 kepala keluarga KK dan 1.270 bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) memerlukan data akurat sekaligus detail. Di sisi lain, tidak semua kabupaten dan kota memiliki provider MOP. 

“Perlu implementasi secara bertahap karena tidak semua siap melayani (vasektomi). Belum lagi menyangkut anggaran yang harus disiapkan. Hitungan kami, biaya operasional keluarga berencana (BOKB) yang disiapkan BKKBN belum bisa meng-cover jumlah sasaran penerima bantuan listrik desa dan rutilahu. Ini tantangan kami untuk menyukseskan prioritas Pak Gubernur tadi. Bukan tidak mampu, melainkan perlu dilaksanakan secara bertahap,” ungkap Siska.***