Anggota DPRD Jabar Lakukan Reses di Garut, Memo Sebut Bakal Sampaikan Aspirasi ke Pemprov

SuaraGarut.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PDI Perjuangan, H. Memo Hermawan, melaksanakan reses di Kabupaten Garut, Senin 11 November 2024 tepatnya di Gedung Lasminingrat, Kecamatan Garut Kota.

Hadir pula narasumber yang mendampingi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, sebagai SKPD yang memang tupoksinya untuk menampung aspirasi untuk kemudian diterjemahkan dalam pembentukan rencana APBD Kabupaten Garut.

Dalam reses ini Memo Hermawan menjabarkan beberapa program yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi. Kemudian Ia pun menampung berbagai macam aspirasi dari kader PDI Perjuangan khususnya di dapil 3 Kabupaten Garut.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan juga turut hadir dalam reses tersebut.

"Alhamdulillah saya ketua DPC PDI Perjuangan Garut. Pak Memo Hermawan di hari pertama reses beliau kan dari 11 sampai 22 November. ini di dapil 3. Jadi kita memang mengundang PAC, ranting, badan, sayap partai, kemudian juga beberapa perwakilan tiap-tiap desa tiga orang,” ujar Yudha.

Dilaksanakannya reses di dapil 3 ini kata Yudha, memang sengaja dipilih karena di dapil 3 ini tidak ada dewan Garut khususnya dari PDI Perjuangan 

Maka dengan kesempatan reses Anggota dewan provinsi dari PDI Perjuangan ini menjadi satu kesempatan bagi kader PDI Perjuangan untuk menyampaikan aspirasinya.

Diantara aspirasi yang disampaikan kader PDI Perjuangan di dapil 3 ini kata Yudha, yaitu tentang pupu, rutilahu, UMKM dan banyak lagi yang lainnya.

"Tadi dari PAC Wanaraja menyampaikan soal pupuk tentu di APBD Provinsi bisa ada alokasi hibah untuk pupuk, tapi bukan bersubsidi, tapi untuk gapoktan,” jelasnya.

“Kemudian juga ada yang berbicara rutilahu, kemudian juga UMKM dari PAC Garut Kota, Tentunya usulan dari kawan-kawan PAC ini harus dijembatani oleh pak Memo Hermawan, beliau tugasnya mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan PAC dan ranting untuk kemudian dilahirkan sebuah kebijakan dari APBD Provinsi. Tentu harapan kita pak Memo bisa secara ampuh untuk menjembatani kepentingan masyarakat di dapil 3,” ujarnya.

“Karena memang tidak ada DPRD kabupaten sehingga kita menaruh harapan besar kepada beliau bisa menjembatani kepentingan masyarakat,” tutupnya.***