Bupati Garut: Penanganan Banjir di Cisurupan Harus Terpadu dan Berkelanjutan

SuaraGarut.id – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melakukan kunjungan langsung ke lokasi banjir yang melanda ruas Jalan Cisurupan, tepatnya di Sub DAS Ciharemas, Desa Cisero dan Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, pada Minggu (16/03/2025). Dalam tinjauan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Nurdin Yana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat Cisurupan, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pada kesempatan itu, Abdusy Syakur mengimbau seluruh SKPD dan kecamatan untuk segera melaksanakan mitigasi bencana serta bergerak cepat dalam menangani dampak yang ditimbulkan. Ia juga mengajak para pemangku kepentingan, termasuk camat dan kepala desa, untuk melihat langsung kondisi di lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas

"Supaya apa kita mendapat gambaran yang komprehensif, bahkan saya juga undang camat dan juga kepala desa," ucap Bupati Syakur.

Syakur menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menangani permasalahan banjir ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat untuk mencari solusi yang lebih efektif.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi perhatian utama Bupati. "Pasti bahwa kita akan melibatkan ke desa, kecamatan, dan juga masyarakat setempat. Karena mereka sebenarnya yang perlu mendapatkan edukasi dari kita bagaimana tentang cara menjaga lingkungan ini dengan baik," lanjutnya.

Dalam pandangannya, Syakur juga menyebutkan bahwa penanganan masalah banjir tidak hanya berkutat pada curah hujan yang tinggi, tetapi juga akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menelusuri masalah ini dari sumbernya.

Pemerintah Kabupaten Garut akan berkomunikasi dengan pihak Perhutani, camat, desa, dan tokoh masyarakat terkait fungsi lahan, serta jika diperlukan, akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan pengelolaan lahan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak buruk di masa depan.