DPR Respons Usulan JK, Kenaikan BBM Dinilai Bisa Tekan Ekonomi Rakyat

SauraGarut.id - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wijanto, menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas usulan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM.

Sebelumnya, Jusuf Kalla atau JK berpendapat bahwa subsidi energi, khususnya BBM, dapat memperlebar defisit APBN serta meningkatkan beban utang negara.

Menanggapi hal itu, Wihadi menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih dalam keadaan stabil.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif," kata Wihadi, dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 13 April 2026.

Ia juga menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki peran penting sebagai penyangga terhadap tekanan global, khususnya di sektor energi.

"Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat," ujar dia lagi.

Secara fiskal, lanjutnya, kondisi APBN tetap terjaga dengan defisit yang terkendali serta rasio utang yang aman. Hal ini dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menambah subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga.

"Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," ujar Wihadi.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan langkah efisiensi belanja non-prioritas guna memperkuat subsidi energi dan mencegah dampak berantai terhadap perekonomian.

"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN," kata dia.

Wihadi juga mengingatkan agar semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, dapat mempercayai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM.

"APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara," katanya.

Ia bahkan mempertanyakan dorongan JK terkait kenaikan harga BBM, yang dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi jika tidak dikaji secara matang.

"Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Wihadi meminta agar usulan tersebut dipertimbangkan kembali dengan melihat kondisi ekonomi nasional yang saat ini menunjukkan tren positif.

"Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu," tuturnya.***