Elon Musk Dirikan Partai Amerika, Tantang Sistem Politik Dua Kubu di AS

SuaraGarut.id – Miliarder teknologi Elon Musk secara resmi mendirikan partai politik baru bernama Partai Amerika pada Sabtu (5/7/2025), sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem dua partai yang menurutnya telah berubah menjadi "sistem satu partai".

Langkah ini menandai pergeseran besar dalam posisi politik Musk, yang sebelumnya dikenal sebagai pendonor utama kampanye Presiden Donald Trump dalam Pemilu 2024. Namun, hubungan keduanya kini memburuk setelah Musk memimpin upaya pemangkasan anggaran federal sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Perselisihan memuncak karena Musk menolak kebijakan pengeluaran domestik Trump yang menurutnya akan memperburuk utang negara. "Dalam hal kebangkrutan negara karena pemborosan dan korupsi, kita hidup dalam sistem satu partai, bukan demokrasi," tulis Musk lewat akun X miliknya.

Untuk mengukur respons publik, Musk mengunggah jajak pendapat pada 4 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Dari 1,2 juta lebih suara, mayoritas mendukung pendirian partai baru. “Dengan selisih dua banding satu, kalian ingin partai politik baru dan itu akan kalian dapatkan!” tulis Musk.

Ia juga menyindir sistem politik saat ini lewat unggahan meme ular berkepala dua bertuliskan "akhiri uniparty". Musk menyebut kenaikan defisit dari US$ 2 triliun menjadi US$ 2,5 triliun di bawah pemerintahan Trump sebagai pemicu utama perpecahan. “Ini ancaman serius terhadap ekonomi nasional,” katanya.

Dalam unggahan terpisah, Musk membandingkan strateginya dengan taktik militer Epaminondas, jenderal Yunani kuno yang berhasil mengalahkan dominasi Sparta. Pendekatan ini akan digunakan Musk untuk "menghancurkan mitos tak terkalahkannya sistem unipartai."

Belum ada respons resmi dari Presiden Trump atau Gedung Putih atas pendirian Partai Amerika ini. Namun, ketegangan keduanya terus meningkat sejak akhir Juni 2025, terutama setelah Trump mendorong pengesahan paket undang-undang agenda domestik yang ditentang keras oleh Musk.

Musk menyebut RUU tersebut sebagai "perbudakan utang" dan mengancam akan menjatuhkan legislator Partai Republik yang mendukungnya. Sebagai balasan, Trump mengancam mencabut dana federal dari perusahaan-perusahaan Musk dan bahkan menyatakan, “Kita harus memeriksanya,” saat ditanya soal kemungkinan deportasi terhadap Musk, yang lahir di Afrika Selatan.

Musk juga memaparkan rencananya untuk merebut kursi DPR dan Senat, dengan fokus pada dua hingga tiga kursi Senat serta delapan hingga 10 distrik DPR yang dianggap rentan. “Ini bisa menjadi penentu dalam legislasi penting,” tulisnya.

Meski memiliki sumber daya finansial besar, menembus dominasi dua partai yang telah bertahan lebih dari 160 tahun bukanlah hal mudah. Sejumlah pengamat membandingkan langkah Musk dengan pencalonan Ross Perot pada 1992 yang memecah suara dan menguntungkan Bill Clinton.

Ketegangan ini juga berdampak pada harga saham Tesla, yang sempat menembus US$ 488 per lembar pada Desember lalu, namun turun lebih dari separuh dan ditutup di angka US$ 315,35 pada pekan lalu.

Sumber Berita Satu