Hari Santri Jadi Aksi Tuntutan, Ribuan Santri Garut Minta Kebijakan Pro Pesantren

SuaraGarut.id – Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Santri di Alun-Alun Garut, ribuan santri bersama para kiai mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah lebih berpihak pada kehidupan warga pesantren melalui kebijakan yang nyata.

Aksi ini digerakkan oleh Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Garut, bertepatan dengan momentum sejarah nasional 22 Oktober 1945, ketika KH. Hasyim Asy’ari menyerukan Resolusi Jihad untuk melawan penjajah. Bedanya, perjuangan para santri kali ini ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap nasib pesantren di Kabupaten Garut.

Ketua FPP Garut, KH. Aceng Nurjaman, menjelaskan bahwa pihaknya melalui DPC se-Kabupaten Garut terus berupaya menjadikan pesantren sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan nilai-nilai UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Program yang telah berjalan menanamkan jiwa nasionalisme di pesantren diiringi dengan penguatan pondasi akhlaqul karimah agar tidak hanya cakap secara intelektual tapi juga dibarengi dengan nilai-nilai spiritual yang harus ditanamkan pada jiwa setiap santri,” jelasnya, didampingi sekretaris Ustad Nurdin.

Lebih lanjut, KH. Aceng menuturkan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan FPP dengan Bupati Garut pada Kamis, 28 Agustus 2025, di mana pihaknya meminta pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.

“Kami meminta untuk Bupati Garut segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Perda Fasilitasi Pondok Pesantren. Kami FPP melakukan audiensi dengan DPRD Kab. Garut pada hari Jum’at tanggal 19 September yang mana audiensi tersebut dilakukan sebagai upaya kami agar DPRD Garut mengatensikan kepada Bupati supaya Perbup segera diterbitkan di Hari Santri ini. Karena tidak ada realisasi, kami terpaksa membawa massa aksi ke sini hari ini,” paparnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima audiensi FPP dan beberapa tuntutan massa sudah diakomodasi oleh pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Garut juga hadir secara langsung.

“Tadi sudah kita dengar bersama, beberapa tuntutan dari massa ini telah diakomodir pemerintah. Kami ucapkan terima kasih kepada pak bupati. Hasil pembicaraan tadi, kami pemerintah daerah akan memberikan bantuan untuk kemajuan pesantren. Regulasinya nanti akan diatur apakah berupa hibah atau insentif, jangan sampai niat kita baik tapi secara regulasinya salah. Sedangkan untuk Perbup itu kewenangan pak bupati, biasanya bupati mengundang forum pondok pesantren untuk membahas itu,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Garut, DR. Ir. Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri merupakan momentum pengakuan formal pemerintah terhadap peran besar pondok pesantren dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Hari ini merupakan hari pengakuan pemerintah Indonesia secara formal kepada peranan pondok pesantren usia santri yang ke-10 yang turut serta dalam berjuang merebut kemerdekaan,” ujarnya.

Terkait tuntutan massa aksi, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah akan lebih optimal dalam memberikan bantuan kepada pesantren. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan dukungan sebesar Rp1,5 miliar untuk pengembangan pesantren di Garut.

“Bantuan itu selama ini sudah ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, saat ini kami pemerintah kabupaten diminta untuk lebih besar lagi. Dan ini ajuan yang sangat wajar jika dilihat dari jumlah bantuan yang diterima saat ini sangat sedikit. Saya sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD akan memberikan bantuan kepada FPP dengan teknis yang nanti akan diatur, harus sampai kepada yang berhak. Semoga ke depan bisa lebih besar lagi,” pungkasnya.***