IPM Garut Tembus Kategori Tinggi, Bupati Soroti Penurunan Kemiskinan di LKPJ 2025

SuaraGarut.id – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (30/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat dari organisasi keagamaan, profesi, dan kepemudaan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Garut menegaskan bahwa pembangunan tahun 2025 mengusung tema pemerataan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Garut yang hebat dan berkelanjutan.

Salah satu capaian utama terlihat pada sektor tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin baik dan inovatif.

"Kami menerjemahkan kegiatan kami dalam bentuk kegiatan program yang terlihat pada nilai anggarannya. Sektor tata kelola pemerintahan yang baik dengan layanan yang inklusif sebesar 3,56 Triliun yang terlealisasi 3,39 Triliun berarti telealisasi 95,19%. Hal ini mendapatkan evaluasi positif dari Wamendagri bahwa Garut dianggap memiliki keberpihakan yang cukup baik terkait dengan mewujudkan tata kolola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif," ujar Bupati Garut.

Selain itu, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut berhasil naik dari kategori sedang menjadi tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebesar 0,95%, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,33% menjadi 6,54%.

PDRB per kapita pun mengalami kenaikan lebih dari Rp2 juta, meskipun masih diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tersebut secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,3% menjadi perhatian tersendiri. Capaian ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, meski target awal dianggap terlalu optimistis.

"Penurunan kemiskinan kita mencapai 0,3% di tahun 2025, secara persentase ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini bisa suatu yang penting untuk melakukan perbandingan dengan tempat lain dan di bandingkan dengan waktu sebelumnya," jelasnya.

Bupati berharap LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kinerja pembangunan ke depan.

"Kami memohon dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Garut. Masukan dari rekan-rekan legislatif akan menjadi bahan perbaikan kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat," pungkas Bupati.

Selanjutnya, dokumen LKPJ akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebelum dikeluarkannya rekomendasi resmi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.***