Jelang May Day 2026, Bupati Garut Tekankan Pengamanan Humanis dan Fasilitasi Aspirasi Buruh

SuaraGarut.id – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin rapat koordinasi (rakor) dalam rangka persiapan menghadapi Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan diperingati pada 1 Mei. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (28/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa May Day merupakan momen penting bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait hak dan kesejahteraan. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang dialog agar penyampaian aspirasi berjalan tertib dan konstruktif.

"Kita wajib memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, kita juga harus mencegah jangan sampai kegiatan ini menjadi tidak produktif yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya intruksikan lakukan pengamanan humanis dan preemtif, sediakan wadah apsirasi dan narasi publik positif guna menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan humanis," tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Nia Garnia Karyana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan sekitar 30 serikat pekerja di wilayah Kabupaten Garut.

Mengacu pada arahan Kementerian Ketenagakerjaan, peringatan May Day 2026 mengusung tema "Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Buruh dan Kesejahteraan Bersama". Dalam rangka itu, Disnakertrans menyiapkan agenda Public Hearing guna menampung aspirasi buruh secara langsung.

"Kami telah memetakan rencana aksi yang kemungkinan akan terpusat di Alun-Alun Garut, Lapangan Setda, dan Simpang Lima. Intinya, penyampaian aspirasi di muka umum harus tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku," jelas Nia.

Dalam rakor tersebut juga dipaparkan sejumlah isu utama yang diperkirakan menjadi tuntutan buruh pada May Day tahun ini, di antaranya terkait upah layak, penolakan sistem kerja kontrak dan outsourcing, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja di berbagai sektor.

Sebagai langkah antisipasi, Disnakertrans dijadwalkan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan sejumlah perusahaan besar di Kabupaten Garut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam merespons berbagai tuntutan pekerja, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif.