Natalius Pigai: MBG Bentuk Pemenuhan HAM yang Wajib Dilakukan negara

SuaraGarut.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi yang wajib dipenuhi negara untuk rakyatnya. Hal itu disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

“MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar,” kata Pigai dalam keterangan, Senin (11/8/2025).

Ia menjelaskan, MBG dirancang dengan tulus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya sumber daya manusia berkualitas dan kompeten.

Kementerian HAM berkomitmen memantau pelaksanaan MBG agar berjalan optimal. Sejak Januari 2025, jajaran kantor wilayah Kementerian HAM telah melakukan pemantauan di berbagai daerah, sesuai Surat Menteri HAM Nomor PDK-OT.04-01.01 yang menginstruksikan pemantauan program MBG.

Pada 13–15 Januari 2025, Bidang HAM Kanwil Kementerian HAM Riau memantau pelaksanaan MBG di Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. Tercatat 3.010 siswa dari delapan sekolah menerima sajian makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Selanjutnya, 14–16 Januari 2025, Kanwil Kementerian HAM Maluku memantau MBG di Kota Ambon. Sebanyak 227 siswa SD Inpres 22 Nania, 548 siswa SMK Negeri 2 Ambon, dan 41 siswa TK Kartika 13 Den Zipur V menerima makanan dari Badan Pangan Nasional Provinsi Maluku.

Pada 23 Januari 2025, Kanwil Kementerian HAM Maluku Utara berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate terkait database, mekanisme, dan jadwal pembagian MBG. Mereka juga menggandeng TNI melalui kodim setempat. Dua pihak mandiri terlibat, yakni K62 yang menyediakan 1.250 paket makanan, serta Dapur Maniso yang menyiapkan 765 paket makanan untuk sejumlah sekolah.

Sementara itu, pada 16 Januari 2025, Kanwil Kementerian HAM Gorontalo memantau MBG di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al-Islah Gorontalo, memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh asupan gizi cukup demi mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual.

Pada 17 Januari 2025, Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara juga memantau pelaksanaan MBG di tiga SD di Kota Medan, bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta instansi terkait. "Pemantauan ini memastikan agar makanan yang diberikan bergizi baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak,” katanya.***

Sumber RRI