Pemerintah Salurkan BLT Tambahan Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga pada Akhir 2025

SuaraGarut.id - Pemerintah menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp30 triliun bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan stimulus ekonomi tersebut di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, pada Jumat. Ia menjelaskan bahwa dana sebesar Rp30 triliun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hasil efisiensi pemerintah.

"Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp16,2 (triliun), ditambah Rp30 triliun,"
kata Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi.

Airlangga menuturkan bahwa Presiden Prabowo menambah jumlah penerima BLT menjadi dua kali lipat, yakni 35.046.783 KPM yang akan menerima bantuan tersebut selama tiga bulan terakhir tahun 2025. Ia menambahkan, BLT tambahan ini diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 140 juta jiwa jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat anggota.

Bantuan ini ditujukan untuk kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4, berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN). Program ini merupakan tambahan di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Untuk mekanisme penyalurannya, Airlangga menjelaskan bahwa bantuan akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada 18,3 juta keluarga mulai pekan depan, sementara 17,2 juta keluarga lainnya akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia mulai Senin (20/10).

"Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta," tambah Airlangga.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi atau realokasi anggaran dilakukan dengan memangkas belanja yang dianggap tidak produktif, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun,"

kata Prasetyo.