Pengguna Pertamax Berpeluang Dapat Stimulus, Pemerintah Masih Mengkaji Skemanya

SuaraGarut.id – Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas kemungkinan pemberian stimulus atau insentif sebagai langkah untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pembahasan terkait langkah antisipasi tersebut telah dilakukan bersama pemerintah. Saat ini, kedua pihak masih menghitung bentuk bantuan yang dinilai paling efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.

"Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor,” kata Mukhamad Misbakhun melalui keterangan resmi.

Menurut Misbakhun, kenaikan harga BBM pada umumnya berpotensi mendorong inflasi. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum melakukan perhitungan rinci terkait besaran dampak inflasi yang mungkin timbul akibat penyesuaian harga Pertamax.

“Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fokus pembahasan saat ini adalah menentukan bentuk stimulus yang paling dibutuhkan oleh pengguna Pertamax, terutama kelompok masyarakat yang berada di segmen menengah dan memiliki kedekatan pola konsumsi dengan pengguna Pertalite.

“Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Menurutnya, Pertamax umumnya tidak digunakan untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga barang dan jasa.

“(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” kata Purbaya seperti diberitakan sebelumnya.

Pemerintah dan DPR saat ini masih melanjutkan kajian untuk menentukan bentuk insentif yang akan diberikan, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut.***