Pernyataan Gubernur Jabar Soal Bantuan Kompensasi Bikin Kebingungan, Ketua Organda Garut Tegaskan Tidak Ada Angkot yang Terima

SuaraGarut.id – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai bantuan kompensasi yang diberikan kepada pengemudi delman, becak, dan angkot menuai kebingungan di Kabupaten Garut.

Hal itu bermula setelah Dedi Mulyadi bersama Kapolda Jawa Barat menyerahkan bantuan kepada pengemudi delman di Mapolres Garut pada Kamis, 20 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi menyebutkan bahwa kompensasi tidak hanya diberikan kepada pengemudi delman, tetapi juga kepada becak dan angkot.

Pernyataan tersebut langsung memicu sejumlah pertanyaan dari pengusaha dan pengemudi angkot di Garut, yang berharap mendapatkan kompensasi serupa.

Namun, Ketua DPC Organda Garut, H. Yudi Nurcahyadi, S.H., dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada angkot di Garut yang menerima bantuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Banyak yang menghubungi saya, baik melalui telepon maupun secara langsung, menanyakan apakah angkot di Garut juga mendapatkan kompensasi. Saya pun sampai sekarang belum mendengar ada angkot yang menerima bantuan tersebut,” kata Yudi Nurcahyadi saat diwawancarai oleh awak media.

Yudi menambahkan bahwa sebelum pencairan kompensasi delman, dirinya telah diundang untuk menghadiri gelar pasukan Operasi Ketupat 2025. Dalam acara tersebut, hadir pula Kapolres Garut, Kadishub, dan berbagai stakeholder lainnya. Namun, tidak ada informasi mengenai bantuan untuk angkot yang diterima oleh pengemudi atau pengusaha angkot di Garut.

“Tidak ada pemberitahuan resmi dari Kadishub atau Polres bahwa angkot di Garut menerima kompensasi. Kalau ada, seharusnya Gubernur menjelaskan dengan detail, terutama mengenai daerah mana saja yang mendapatkan bantuan itu. Agar tidak menimbulkan kegaduhan seperti ini,” ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak Kadishub atau Polres Garut terkait kompensasi yang disebutkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Pihak Organda Garut berharap penjelasan lebih lanjut dari pemerintah provinsi untuk menghindari kebingungan lebih lanjut di kalangan pengemudi dan pengusaha angkot.

"Kami berharap agar masalah ini segera jelas, agar tidak ada salah paham di masyarakat. Saya percaya, jika ada kompensasi, pemerintah harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada kami," tegas Yudi.