Rel Kereta Garut–Cikajang Hidup Lagi, Sekda Garut Minta Jaminan untuk Warga Tergusur

SuaraGarut.id – Rencana reaktivasi jalur kereta api Garut–Cikajang oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali mencuat dan memunculkan beragam reaksi di masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menegaskan bahwa reaktivasi ini harus dibarengi dengan pemberian dana kerohiman bagi warga yang tinggal di bantaran rel dan akan terdampak proyek tersebut.

Menurut Nurdin, masyarakat memiliki pandangan yang beragam terkait rencana ini. Sebagian warga merasa keberatan karena tempat tinggal mereka akan terdampak langsung oleh pembangunan jalur kereta. Namun di sisi lain, banyak pula yang mendukung reaktivasi ini karena diyakini dapat meningkatkan konektivitas, distribusi produk lokal, dan mengurai kemacetan lalu lintas di Garut.

"Ini wacana yang disampaikan oleh Pak KDM (Gubernur Dedi Mulyadi). Kami berharap apa yang beliau rencanakan bisa terealisasi. Sebenarnya idealnya itu pemberangkatan awal dilakukan saat reaktivasi jalur Garut–Cibatu, karena waktu itu jalurnya sudah relatif kosong. Sekarang berarti harus dimulai dari awal lagi," ujar Nurdin, Senin (21/04/2025).

Ia menambahkan bahwa berkaca dari reaktivasi jalur Garut–Cibatu, pemerintah memberikan dana kerohiman sebesar Rp250.000 per meter persegi kepada warga terdampak. Hal ini, menurutnya, menjadi hal penting yang harus diperhatikan kembali dalam rencana reaktivasi Garut–Cikajang.

"Yang utama adalah bagaimana rencana ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau jalur ini jadi, maka produk-produk Garut bisa lebih mudah terdistribusikan ke pusat. Ini juga bisa jadi solusi atas kemacetan yang sering terjadi," jelasnya.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Nurdin menjelaskan bahwa Pemkab Garut tidak terlibat secara teknis dalam proyek ini. Peran Pemda hanya sebatas mendukung komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita tidak terlibat langsung. Di lapangan, yang bergerak adalah tim dari PT KAI. Pemerintah daerah hanya membantu dalam hal komunikasi dan dukungan lainnya," jelasnya.

Nurdin juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui jumlah pasti warga yang saat ini tinggal di sepanjang bantaran rel Garut–Cikajang. Namun, ia menekankan bahwa dalam setiap langkah pembangunan, kepentingan dan hak masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.***