BGN Klarifikasi Anggaran Rp5,7 Miliar untuk Zoom, Disebut Demi Koordinasi Program Nasional

SuaraGarut.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait anggaran Rp5,7 miliar untuk berlangganan lisensi Zoom Meeting yang menjadi sorotan publik. Anggaran tersebut dialokasikan untuk periode April hingga Desember 2026 dan diklaim sebagai bagian dari kebutuhan koordinasi program secara nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa penggunaan layanan digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan banyak pihak dari berbagai tingkatan.

"Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan,” katanya dalam keterangan resmi.

Ia menekankan bahwa koordinasi yang cepat dan serentak menjadi kunci agar program berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujar dia.

Layanan Zoom yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN disebut memiliki kapasitas hingga 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. Fasilitas ini digunakan oleh seluruh jajaran organisasi, mulai dari pimpinan pusat hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” tuturnya.

Pemanfaatan layanan tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik. Dengan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau puluhan ribu peserta secara bersamaan.

"Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” pungkas Dadan.

Sebelumnya, anggaran Rp5,7 miliar ini ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai tidak sebanding dengan harga paket Zoom yang umum digunakan publik, yang biasanya berada di kisaran ratusan ribu rupiah per pengguna per bulan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait rincian kebutuhan, jumlah akun, serta layanan tambahan yang termasuk dalam paket yang digunakan BGN.***