Langkah Berani Prabowo: Lima Kebijakan Strategis Dibatalkan, Jauh dari Bayang-Bayang Jokowi

SuaraGarut.id - Sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo. Dalam waktu kurang dari delapan bulan, lima kebijakan strategis dibatalkan atau direvisi, menandai pergeseran kebijakan yang signifikan. Hal ini disoroti oleh pengamat politik Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point, yang menyebut Prabowo sebagai “pahlawan” dalam konteks pembelaan kepentingan rakyat.

Menurut Hersubeno, lima kebijakan yang dibatalkan tersebut terdiri dari empat kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri kabinet dan satu kebijakan besar dari masa pemerintahan Jokowi. Ia juga menyoroti bahwa beberapa kebijakan tersebut justru dinilai merugikan pihak-pihak yang dekat dengan Jokowi, termasuk menantunya, Bobby Nasution.

1. Pembatalan Kenaikan PPN 12%

Kebijakan pertama yang dibatalkan adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang awalnya dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Keputusan pembatalan diumumkan menjelang malam Tahun Baru, setelah Prabowo menggelar rapat mendadak dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden menegaskan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk barang mewah yang telah dikenakan PPnBM, bukan barang kebutuhan pokok. Publik menyambutnya sebagai "hadiah tahun baru".

2. Pengecer Kembali Diizinkan Menjual Gas LPG 3 Kg

Kebijakan kedua menyangkut larangan pengecer menjual gas LPG subsidi 3 kg yang diberlakukan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Larangan ini menimbulkan keresahan dan antrean panjang di masyarakat. Hanya beberapa hari setelah diterapkan, Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, membatalkan kebijakan tersebut. Bahlil pun mengakui kekeliruannya.

3. Percepatan Pengangkatan ASN

Maret 2025, pemerintah sempat menunda pengangkatan calon ASN, CPNS dan PPPK, hingga tahun 2026. Penundaan ini memicu protes luas dari para pelamar. Prabowo lantas mengeluarkan instruksi percepatan pengangkatan, dengan jadwal baru: CPNS dimulai Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari publik.

4. Pencabutan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Pada 10 Juni 2025, Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan empat IUP nikel di Raja Ampat. Langkah ini dianggap berani, mengingat beberapa perusahaan tambang di sana diduga berhubungan dengan tokoh-tokoh dekat Jokowi. Kebijakan ini memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin yang memprioritaskan kelestarian dan kedaulatan daerah.

5. Pengembalian Empat Pulau ke Aceh

Tiga hari kemudian, pada 13 Juni 2025, Prabowo memutuskan mengembalikan empat pulau yang sebelumnya dialihkan ke Sumatera Utara kembali ke Aceh. Keputusan ini mengoreksi kebijakan lama yang diterbitkan oleh Mendagri Tito Karnavian dan dinilai menguntungkan Bobby Nasution, menantu Jokowi yang menjabat Gubernur Sumut. Keputusan ini mempertegas keberpihakan Prabowo kepada keadilan wilayah dan otonomi daerah.

Di Persimpangan: Antara Loyalitas Politik dan Mandat Rakyat

Meski Prabowo mulai dipandang sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan berbeda, tekanan publik masih tinggi. Hersubeno menyoroti desakan netizen dan purnawirawan agar Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet dan mencopot figur-figur "warisan Jokowi" dari pemerintahan. Termasuk isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang masih terus bergulir.

Langkah-langkah lanjutan Prabowo akan menjadi ujian besar: apakah ia akan benar-benar keluar dari bayang-bayang Jokowi dan membuktikan independensinya sebagai presiden pilihan rakyat?***