Poster Kritik dan Penangkapan: Aksi Mahasiswa Blitar Soroti Janji Gibran dan Politik Dinasti

SuaraGarut.id - Tiga aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar, termasuk ketuanya, diamankan aparat saat menggelar aksi damai dengan membentangkan poster pada Rabu, 18 Juni 2025. Aksi itu berlangsung di tengah kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur.

Aksi tersebut memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi serta dugaan upaya pembungkaman kritik terhadap kekuasaan. Jurnalis senior Hersubeno Arief menyampaikan keprihatinannya melalui kanal YouTube Hersubeno Point, dan memperingatkan mahasiswa agar lebih waspada saat menggelar aksi di sekitar agenda pejabat tinggi negara.

“Sekarang para mahasiswa dan aktivis harus hati-hati kalau mau aksi saat Wapres Gibran datang. Tindakan mereka bisa dianggap ancaman,” ujar Hersubeno.

Kronologi Penangkapan dan Isi Tuntutan

Insiden terjadi saat Gibran melintas menuju sebuah rumah makan. Para mahasiswa membentangkan poster yang menyoroti dua isu utama: politik dinasti Jokowi dan janji kampanye Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja, yang kontras dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini.

Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat enam mahasiswa membawa poster sebelum sejumlah aparat merampas atribut mereka. Tiga mahasiswa kemudian ditangkap dan ditahan beberapa jam. Meskipun disebut sebagai “pengamanan” oleh aparat, para aktivis mengaku mengalami tekanan psikis.

Shihul Hadi, Sekretaris PKC PMII Jawa Timur, mengecam tindakan tersebut. Ia menilai aparat telah menghalangi hak menyampaikan pendapat secara damai.

“Mereka hanya ingin Gibran melihat dan membaca aspirasi rakyat. Bukan menyerang, bukan rusuh. Ini bentuk kontrol publik,” tegas Hadi.

Dalih Keamanan vs. Ruang Demokrasi

Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana, menjelaskan bahwa tindakan itu merupakan bagian dari protokol pengamanan VVIP. Menurutnya, ketiga mahasiswa diduga akan menerobos barikade keamanan rombongan wapres.

Namun, Hersubeno Arief membantah narasi tersebut. Ia menilai istilah “diamankan” hanyalah eufemisme atas tindakan penangkapan yang terekam dalam video secara jelas.

“Kalau di negara demokrasi, kritik itu hal biasa. Bukan ancaman. Penangkapan ini justru menunjukkan sikap represif,” katanya.

Sorotan terhadap Janji Lapangan Kerja

Aksi mahasiswa juga mengangkat isu janji Gibran saat debat calon wakil presiden, yakni menciptakan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta green jobs. Janji tersebut kini dipertanyakan di tengah realita PHK massal dan antrian panjang pencari kerja di berbagai kota industri seperti Cikarang.

Hersubeno membandingkan janji Gibran dengan janji serupa dari Joko Widodo pada 2014 yang juga dinilai gagal tercapai berdasarkan data BPS. Ia menekankan bahwa politisi harus mempertanggungjawabkan janji mereka di hadapan rakyat.

“Wajar jika publik menagih. Tapi jangan sampai kritik dibalas dengan penangkapan,” tegasnya.***