Pasca Insiden Bekasi, Mentri PPPA Minta Kaji Ulang Penempatan Gerbong Perempuan

SuaraGarut.id - Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengusulkan perubahan penempatan gerbong khusus perempuan pada rangkaian KRL. Usulan ini muncul sebagai respons atas kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Menurut Arifah, posisi gerbong perempuan yang saat ini berada di bagian depan atau belakang dinilai perlu dievaluasi. Ia mengusulkan agar gerbong tersebut ditempatkan di bagian tengah rangkaian untuk meningkatkan keselamatan penumpang perempuan saat terjadi kecelakaan.

"Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung," ujar Arifah di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, melansir dari Antara.

Usulan ini akan didorong kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai bahan evaluasi tata letak gerbong. Penempatan di tengah dianggap dapat meminimalisasi risiko fatalitas akibat benturan dari arah depan maupun belakang kereta.

Selain aspek keselamatan, Arifah juga menyoroti pentingnya pemulihan menyeluruh bagi para korban. Ia menegaskan bahwa pendampingan dari kementeriannya tidak hanya terbatas pada penanganan medis, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis.

"Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tentunya yang pertama pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi pemulihannya, baik secara fisik maupun psikologis, karena kami lihat ada yang mengalami trauma dan ini perlu pendampingan lebih khusus," katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau perusahaan tempat para korban bekerja untuk memberikan kelonggaran selama masa pemulihan. Hal ini penting agar korban dapat kembali pulih tanpa tekanan pekerjaan.

"Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang sebagai pekerja, kami berupaya agar perusahaan di mana mereka bekerja bisa memberikan keringanan sampai mereka pulih baru bisa masuk lagi ke tempat kerja," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan agar hak-hak korban tetap dipenuhi tanpa adanya sanksi atau pemotongan selama masa pemulihan.

"Ini yang akan kita upayakan bersama, mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tadi ada salah satu perusahaan juga yang sudah hadir, kita bertemu langsung dan kami menyampaikan tolong si korban ini sampai benar-benar pulih, kemudian hak-hak sebagai pekerjanya dipenuhi, dan begitu sehat bisa kembali kerja seperti semula," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa jumlah korban dalam insiden tersebut mencapai 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.

KAI juga membuka posko darurat selama 14 hari di Stasiun Gambir dan Stasiun Bekasi Timur guna melayani kebutuhan informasi dan bantuan bagi korban serta keluarga.

Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii, memastikan bahwa proses evakuasi telah selesai dan tidak ada lagi korban yang terjebak di dalam rangkaian kereta.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi publik, khususnya layanan KRL di Indonesia.