Pendekatan Militer atau Pesantren? FKDT Garut Ajak Fokus pada Niat Baik Pendidikan

SuaraGarut.id — Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa bermasalah atau "nakal" ke barak militer, menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Ketua Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Garut, Atep Taofiq Muhtar, dalam sambutannya saat pelantikan pengurus FKDT Garut periode 2025–2030 yang digelar di Gedung Pendopo Garut.

Dalam pidatonya, Atep menanggapi wacana yang tengah ramai diperbincangkan publik dengan penuh kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa pro dan kontra dalam menanggapi kebijakan seorang pejabat negara merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

"Di alam demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat adalah hal biasa dan justru menjadi cermin dari kematangan demokrasi kita. Saya yakin baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan ini sama-sama memiliki niat baik untuk dunia pendidikan di Jawa Barat," ujar Atep.

Alih-alih berpolemik lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, Atep memilih untuk menyoroti peran vital Madrasah Diniyyah dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Menurutnya, lembaga pendidikan tradisional ini telah berkontribusi besar dalam mendidik masyarakat selama ratusan tahun dan tetap konsisten dengan visi pendidikannya.

"Madrasah Diniyyah adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Visi kami tidak pernah bergeser: membentuk akhlak, moral, dan karakter umat. Guru-gurunya, baik ustadz maupun kiai, adalah pelayan masyarakat sejati. Mereka hadir tidak hanya di ruang kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan 24 jam sehari," jelasnya.

Atep juga menegaskan bahwa keberadaan anak-anak bermasalah bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Fenomena ini, menurutnya, harus dipahami sebagai bagian integral dari proses pembentukan karakter yang utuh.

"Anak nakal itu adalah bagian dari dinamika pendidikan. Tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ada yang memilih pendekatan militer seperti usulan Gubernur, ada juga yang menyarankan pembinaan melalui pesantren. Semua itu adalah bentuk ikhtiar, dan semua niatnya baik," kata Atep.

Ia menyayangkan perdebatan yang terjadi di ruang publik, khususnya di media sosial, yang seringkali berujung pada saling hujat antarwarganet. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dijadikan bahan diskusi yang bijaksana, bukan alat untuk menyerang.

"Saya melihat netizen terbelah dan saling menyerang satu sama lain. Saya harap kita semua menahan diri. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bersikap bijaksana dan fokus pada niat baik di balik setiap kebijakan," pungkasnya.

Pidato Atep ini menjadi pengingat pentingnya peran lembaga-lembaga pendidikan berbasis nilai keislaman dalam menangani persoalan sosial di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa solusi atas masalah kenakalan remaja tidak bisa bersifat tunggal, namun harus melalui pendekatan yang holistik dan mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual.***