PPATK Ungkap ASN Jabar Terlibat Judi Online, Ada Transaksi Capai Rp800 Juta Setahun

SuaraGarut.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aktivitas judi online. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terkejut dan prihatin setelah menerima data yang menunjukkan adanya ASN dengan nilai transaksi hingga Rp800 juta dalam kurun waktu satu tahun.

Menurut Erwan, data tersebut menjadi perhatian serius karena memperlihatkan bahwa praktik judi online telah merambah kalangan aparatur negara. Ia menyebut total transaksi yang melibatkan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus mengalami peningkatan.

"Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan," ujar Erwan dalam keterangannya di Bandung, Selasa.

Erwan menjelaskan, dengan jumlah penduduk sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Menurutnya, praktik judi online dan pinjaman online kini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga telah melibatkan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN.

Meski telah mengantongi data identitas para ASN secara lengkap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk tidak membuka nama-nama tersebut ke publik. Penanganan akan dilakukan melalui mekanisme pembinaan internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

"Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," kata Erwan.

Selain menindaklanjuti temuan tersebut, Pemprov Jawa Barat juga meminta masukan dari Ombudsman RI untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik, termasuk mengevaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar persoalan maladministrasi tidak kembali terjadi.

Menanggapi persoalan itu, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut integritas dan etika pelayanan publik.

"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman," ucap Maneger.

Ia menegaskan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat siap memperkuat pengawasan dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan guna mencegah persoalan serupa terulang.

Sumber Antara