Reses DPRD Garut, Luqi Fokus Bahas Kesejahteraan Warga dan Efektivitas DTSEN

SuaraGarut.id – Anggota DPRD Kabupaten Garut sekaligus Ketua Fraksi PKB, Luqi Sa’adilah Farindani, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kampung Harempoy, Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Senin (18/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Luqi turut menghadirkan Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) guna membahas berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat secara langsung bersama warga.

Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari efektivitas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program bantuan sosial, rumah tidak layak huni (rutilahu), infrastruktur lingkungan, hingga sarana keagamaan.

Luqi Sa’adilah Farindani mengatakan, reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.

“Dalam reses ini kami ingin memastikan berbagai program kesejahteraan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran, termasuk terkait bansos, rutilahu, serta validitas data DTSEN yang sering menjadi keluhan masyarakat,” ujar Luqi.

Ia menuturkan, persoalan data penerima bantuan sosial masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan warga yang dinilai layak namun belum masuk data penerima bantuan.

Karena itu, pihaknya sengaja menghadirkan Ketua PKH agar masyarakat dapat menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Banyak masyarakat yang menyampaikan persoalan bantuan sosial dan data penerima manfaat. Ini penting menjadi evaluasi bersama agar program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Selain persoalan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur lingkungan dan sarana keagamaan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurut Luqi, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di DPRD Kabupaten Garut agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong agar kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, sarana keagamaan, maupun program kesejahteraan sosial bisa menjadi prioritas pembangunan,” ungkapnya.

Kegiatan reses tersebut berlangsung dialogis dengan dihadiri warga setempat, tokoh masyarakat, serta pendamping sosial di wilayah Kecamatan Bayongbong.