Bupati Garut Konsultasi dengan Menteri Wihaji Fokus Sinkronisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

SuaraGarut.id – Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan konsultasi langsung dengan Mentri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Republik Indonesia Wihaji.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

“Langkah ini penting agar program yang dijalankan di daerah memiliki keselarasan dengan kebijakan pusat, sehingga hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Bupati didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut Yayan Waryana, Selasa 14 April 2026.

Pemkab Garut melakukan konsultasi yang mencakup sejumlah isu strategis. Di antaranya adalah sinkronisasi kebijakan dan program Bangga Kencana, strategi percepatan penurunan stunting, serta penguatan peran penyuluh keluarga berencana di tingkat lapangan.

Selain itu, konsultasi juga akan membahas berbagai dukungan kebijakan dan teknis yang dibutuhkan daerah dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga.

Kegiatan konsultasi berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Jakarta dan menghasilkan beberapa arahan penting bagi Kabupaten Garut dari Kemendukbangga.

Bupati menegaskan bahwa isu stunting menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, percepatan penurunan angka stunting membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran penyuluh KB sebagai ujung tombak di lapangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Dengan adanya konsultasi ini, Pemkab Garut berharap dapat memperoleh arahan strategis dan dukungan konkret dari pemerintah pusat, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Harapannya, melalui konsultasi ini kita bisa mendapatkan solusi dan penguatan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan keluarga yang berkualitas,” pungkasnya.***