DPR Soroti Biaya Latsarmil Kopdes, Penghapusan Dinilai Bisa Hemat Rp30 Juta per Peserta

SuaraGarut.id – Program latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menilai porsi anggaran untuk pelatihan militer terlalu besar dan tidak berkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi.

Berdasarkan skema pelatihan yang berlangsung selama 45 hari, terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp45 juta untuk setiap peserta. Dari total tersebut, sekitar Rp30 juta dialokasikan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta digunakan untuk materi pengelolaan koperasi.

“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujar Tubagus Hasanuddin melansir dari Kompas.com.

Menurutnya, pelatihan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial yang sesuai dengan tugas mereka. Para manajer nantinya bertanggung jawab mengelola organisasi koperasi, mengembangkan usaha, mengatur keuangan, hingga memberdayakan masyarakat di tingkat desa.

Ia menilai besarnya anggaran yang terserap untuk kegiatan kemiliteran tidak sejalan dengan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki calon pengelola koperasi. Oleh karena itu, Hasanuddin mengusulkan agar pelatihan lebih diarahkan pada penguatan kemampuan bisnis, tata kelola keuangan, pemasaran, serta pengembangan usaha koperasi.

Menurut perhitungannya, potensi penghematan anggaran akan jauh lebih besar jika komponen latihan militer dihapus dari seluruh program secara nasional. Dengan jumlah peserta mencapai 35.476 orang, penghematan anggaran diperkirakan dapat mencapai nilai triliunan rupiah.

Hasanuddin juga mengusulkan agar pembiayaan pelatihan manajerial calon pengelola Kopdes Merah Putih ditangani langsung oleh Kementerian Koperasi. Sementara itu, pelatihan bagi calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan manajer koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.***